SultraTech

Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 Pemprov Sultra Menuai Sorotan

Oleh Arifuddin Syah :Gerak Membidik Aksi Unras 14 Juli 2021.

Pernyataan Sikap GERAK Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara

Target Tuntas.co.id,_Sultra-Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Di dalam negara hukum, peningkatan supremasi hukum itu sendiri mesti digerakkan secara konsisten tak memandang dari latar belakang siapapun “Equlity Before The Law” sebagaimana ketentuan didalam asas hukum dinyatakan.

Dalam meningkatkan supremasi hukum tersebut, perlu peranan dari lembaga penegak hukum sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh undang – undang. untuk itu Tak hanya lembaga penegak hukum yang dimaksud didalam undang – undang, peranan masyarakatpun diperlukan sebagai bentuk sosial control ketika lembaga – lembaga penegak hukum tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Kami selaku bagian dari masyarakat yang peduli dengan Penegakan Hukum di Sulawesi Tenggara, menginginkan dan mengharapkan agar Aparat Pengak Hukum (APH) bisa progres dengan memproses dan memberikan kepastian hukum terhadap Dugaan Penggelembungan Harga Barang (Mark Up) pada Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Pengadaan Paket Sembako) Pada SKPD Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggunakan Dana SILPA TA 2020 sebesar Rp 19.268.862.400,00.

Merujuk Temuan BPK Sulawesi Tenggara kegiatan pengadaan sembako tahap II dengan anggaran Rp 699.500.000,00 diduga menimbulakan permasalahan kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.561.364,00.

BPK Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa hasil reviu atas beberapa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka penanganan Covid-19, rata-rata menunjukan penetapan keuntungan/overheat yang diterima adalah sebesar 15% akibat terjadinya perbedaan harga kontrak barang dan jasa.

Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga berupa Pengadaan Paket Sembako (Tahap I) telah dilakukan dengan penunjukan lansung, tanpa audit oleh inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk memastikan kewajaran harga. Kondisi tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan : a. Pasal 7 huruf “f” dan Pasal 11 Ayat (1) huruf k Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, b. Bagian 7.12 huruf “a” dan Bagian 7.19 huruf d Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, c. Lampiran A.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan Alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, d. Huruf E Poin 3 Huruf b dan Poin 5 Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

Bahwa Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga berupa pengadaan paket sembako (tahap I) diduga telah menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara sebesar Rp 38.561.364,00.

Kemudian kegiatan pengadaan sembako (tahap I) dengan anggaran Rp 18.568.862.500,00 (49.550 Paket Sembako x Rp 374.750,00) diduga kuat telah memiliki permasalahan yang sama terkait kelebihan pembayaran harga barang kepada penyedia dengan modus operadi penggelembungan harga pengadaan barang (Mark Up) dan sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah Milyaran Rupiah.

Pihak SKPD Dinas Sosiaal Sulawesi Tenggara dan Penyedia Barang diduga kuat telah melakukan Perbuatah Melawan Hukum yang dapat di jerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, Pasal 7 Ayat 1 huruf a,b, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar diatas tersebut, Kami dari Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra) menyatakan sikap mengadukan/melaporkan kepada Pihak yang berwewenang dengan hal sebagai berikut :

  1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera melakukan Penyelidikan, Penahanan, dan Penangkapan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, dan Penyedia Barang Kegiatan Paket Sembako (Tahap I) dan Paket Sembako Tahap II.
  2. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera memberikan Sanksi Kepada Kepala Dinas Sosial dengan Mencopot dari Jabatannya, Karena Tidak Mampu Mengelola Keuangan dan Asministrasi dalam rangka penanganan pandemi Covid 19.
  3. Mendesak Kepala Inspektorat dan Kepala BPKP Sulawesi Tenggara segera melakukan audit terkait pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan Pengadaan Paket Sembako (Tahap I) dan Paket Sembako Tahap II dalam rangka penanganan Covid-19.

Rencana Aksi ,Kendari, 14 Juli 2021
Kordinator Lapangan

Dikutip dari pernyataan , Arifuddin Syah
Anggota Divisi Advokasi dan Investigasi Gerak Sultra. Senin 12 Juli 2021.

laporan wartawan TT

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button