SorotSulsel

Saling Lapor,KPK Masih Terkesan Dingin.”Ada Apa Membingungkan”?

TargetTuntas.co.id.,_Sulse, Sinjai-Seperti sering ditemukan dalam gambar atau sketsa Segitiga dalam ajaran study matematika.

Laporkan,Melaporkan,Dilaporkan, sederhananya sebutan itu marak disuarakan berbagai elemen Masyarakat pada umumnya di kabupaten Sinjai.baik di dunia Maya maupun dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Informasi dihimimpun dari berbagai kalangan, sumber (9/7)

Jika benar terjadi diduga kuat akibat Semrawutnya tatakelolah Pemerintahaan sehingga berbuntut pada indikasi membingungkan?

Pada tahun 2019 Eks Dirut PDAM kabupaten Sinjai Inisil SR,pada pengangkatan SK di nilai cacat hukum oleh sejumlah pihak,hal tersebut terkuak belum lama ini, seiringan dengan munculnya fakta unik sebesar Rp 20 juta rupiah di serahkan SR kepada Sekertaris peribadi (sekpri) Bupati Sinjai, Kata SR kepada wartawan 20juta tersebut diserahkan di ruang apartemen di Jakarta.

Kata dia lebih lanjut, karena sebelumnya ada permintaan fee peroyek di PDAM 20% menurutnya jika dikalkulasikan mencapai Ratusan juta rupiah.

SR yang tak dapat memenuhi kisaran ratusan juta, sesuai permintaan fee peroyek di PDAM , singkat dengan nekat SR , menyerahkan uang 20 juta rupiah, dengan harapan peran aktif di posisi jabatan direktur tetap di jabat oleh dirinya.

Kini SR tak lagi duduk di jabatannya selaku direktur di PDAM Sinjai.
Sementara diketahui oleh banyak pihak dan polemik muncul di permukaan publik tak lain SR sendiri yang mengungkapkan kepada salah seorang Aktivis pemerhati sosial Anca mayor, lalu Viral ke berbagai jejaring sosial media ( sosmed), Facebook maupun WhatsApp bahkan di media pers.tak sedikit kalangan elite politikus yang menanggapi hal tersebut, termasuk para Aktivis.

Disisi lain ,Andi Darmawansyah atau Anca Mayor cukup dikenal sosok tak gentar, belakang ini di ketahui di laporkan ke polisi atas dugaan melanggar hukum di transaksi elektronik UU ITE, Dua pejabat yang melaporkan Anca Mayor.

Yakni Eks kadis kesehatan dan Bupati sinjai.

Anca Mayor telah diputuskan Terbukti, dengan vonis satu bulan penjara atas perkara laporan eks kadis kesehatan.

Sementara untuk laporan Bupati Sinjai , sementara masih tahap peroses pihak berwenang, Hanpone HP dan SIM card milik Anca mayor, sementara waktu di sita pihak berwajib untuk jalannya peroses lebih lanjut dan Lancarnya tahap penyelesaian perkara. 20 saksi sejumlah besar dari kalangan tim medis telah di periksa oleh berwajib dalam perkara tersebut.

Hal tersebut perlu dipandang penting, melihat kondisi di era digital 4.0-5.0
Perlu adanya ketelitian dan kedisiplinan dalam bermedia sosial, Facebook maupun lainya.ujar salah seorang rekan media pers

Dia mencontohkan yang menimpa Anca mayor, meskipun tujuannya menyampaikan pendapat dan keritikan terhadap kebijakan pemerintah, namun naas ia, dinilai melakukan pencemaran nama baik dan itu Terbukti di persidangan ujarnya sambil tersenyum.

Menyikapi lebih lanjut,Data Fata unik Laporankan ke polisi, Dilaporkan ke kpk ,Melaporkan ke KPK,diduga terjadi dikabupaten sinjai, hal ini Terungkap
Informasi Faktanya sesuai yang berhasil di rangkum Media ini, Sejak Beberapa pekan lalu.

Anca Mayor dilaporkan ke polisi oleh eks kadis kesehatan dan Bupati Sinjai.atas dugaan UU ITE /pencemaran nama baik.

SR dilaporkan oleh Pihak Inspektorat, ke Komisi pemberantasan Korupsi KPK , melalui intruksi Bupati Sinjai.atas dugaan percobaan Suap, Terungkap setelah Jumpa pers di gelar di ruang kantor kominfo Sinjai.

SR eks Dirut PDAM melaporkan prihal aduan ke Polda Sulsel/Makassar tetanggal aduan 28 Mey 2021 masih sekaitan dengan Bupati Sinjai.

Dari kalangan Pengiat anti korupsi 3 Lembaga Secara Resmi melaporkan segala bentuk indikasi Dugaan Kasus di Sinjai ke KPK, di iringi Dengan aksi unjuk rasa di depan kantor KPK, Meminta pihak KPK melakukan ,atau mengusut dugaan kasus di kabupaten sinjai, cukup banyak yang dilaporkan, (16 isi berita Laporan). Satu diantaranya masih sekaitan dengan dugaan gratifikasi (suap) yang menyeret nama eks Dirut PDAM dan Oknum pejabat di Sinjai.

Kendati berikut uniknya?, belum lama ini pemerintah kabupaten Sinjai memberikan wadah/ruang pendampingan,untuk membantu warganya dalam pendampingan Hukum, sementara Bupati Sinjai sendiri telah melaporkan Wargaya yakni Anca Mayor, ke pihak kepolisian dan Suratman melalui Inspestorat ke KPK.

Selain SR dan Anca mayor yang dilaporkan bupati sinjai ke pihak berwenang.baik langsung maupun tidak langsung.

Ada sumber yang menyebutkan” Membingungkan bukan? .Tutur salah seorang penggiat media sosial Safak sebutan akrabnya.(9/7)

Lajut kata dia,Bupati Sinjai Diduga Turut melaporkan ketua DPRD kabupaten Sinjai kepada pihak partai ternama di Indonesia timur, Laporan ke majelis partai Gerindra di Jakarta.di duga tersoal RDPU beberapa waktu lalu,. ujarnya

Lanjut kata dia,Hal ini terkuak melalui kabar yang beredar luas baik dalam bentuk berita di media pers ,maupun di media sosial Facebook dan WhatsApp.kilahnya.

Terkait hal tersebut, media ini Belum memperoleh informasi,resmi dari pihak yang bersangkutan, baik bupati maupun ketua DPRD.

Sementara itu 1 juni bulan kemarin(2021)SR Melaui Keterangan tertulis diterangkan kepada Wartawan Media ini.SR siap mengikuti, mentaati segala proses jalur hukum kedepannya.

“Saya Siap apapun langkah yang ditempuh Pak Bupati Sinjai saya tetap teguh pendirian akan mengikuti proses hukum selanjutnya demi keadilan terhadap diri saya yang mengaku dizalimi”.

“Semua ini adalah rentetan dari permintaan uang oleh pak Bupati 300 jt melalui orang dekatnya,waktu itu saya katakan tidak ada dan tidak sanggup membayar namun seiring berjalannya waktu pikiran saya terbebani terus menerus kemungkinan akan berimbas sesuai issu keinginan Bupati mengganti saya oleh orang terdekatnya tentu dilakukan memberhentikan atau mencopot jabatan saya”.

“Maka dari itu saya berusaha menempuh cara ini walau hanya punya kemampuan membayar 20 jt demi perjuangan hidup karena takut kehilangan pekerjaan saya berpikir panjang setiap hari bagaimana kalau saya di copot dari jabatan hasil seleksi/UKK tahun 2014 dijaman Bupati Sebelumnnya.jabatan ini tentu saya harus berusaha mempertahankan sebab kalau dicopot susah mencari pekerjaan lain pasti membuat keluarga saya sengsara sementara istri hanya mengandalkan pekerjaan saya hanya mampu mengurus anak 7 orang tidak ada pekerjaan lain kecuali ibu rumah tangga biasa”

‘Oleh karena uang yang diminta 300 jt sangat besar nilainya bagi saya tentu tidak sanggup memenuhi”.

“Untuk itulah saya mencoba penuhi sesuai kemampuan hanya 20 jt tetapi mungkin dianggap terlalu kecil nilainya sebagai Bupati namun tetap saja diterima saat itu tidak ada penolakan dan tidak mengembalikan kepada saya atau setidaknya konfirmasi ke saya bahwa uang tersebut tidak diambil, dilaporkan ke KPK adapun dilaporkan ke KPK itu urusan beliau Insya Allah atas izin dari Allah saya siap ikuti terus proses hukum yang berlaku sampai tuntas”.

Masih sumber”(SR)Peristiwa penyerahan uang terjadi pada tgl 18 oktober di Apartemen Fraser Residence menteng Jakarta.

“Peristiwa ini sudah berlalu 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan tetapi baru muncul sekarang kenapa tidak dimunculkan waktu itu, pertanyaan?”kenapa inspektorat waktu itu hanya mempersoalkan legalitas SK Direktur dengan tujuan pemberhentian saya padahal ada kasus yang lebih besar dan kuat sekali dijadikan dasar memecat saya”.kuncinya.

Belakangan Viral, info Laporan Suratman kepada pihak kepolisian Polda Sulsel (Makassaar), di benarkan oleh kuasa hukumnya Andi Salahuddin SH, membenarkan hal tersebut seperti di beritakan belum lama ini.namun pihaknya menyayangkan prihal viralnya tanpa sepengetahuannya.

Salahuddin, menuturkan,benar bahkan saya sempat mendatangi ruang kantor kepolisian dan mendampingi kliennya saat dimintai keterangan, Itu cuma perkembangan Laporan, saya sangat menyayangkan kenapa bisa viral.ujarnya.

Lajut di jelaskan terkait Laporan Inspestorat ke KPK atas intruksi Bupati “katanya” menurut info.Klien saya Bapak SR Belum ada panggilan pihak KPK.

“Belum mendapatkan panggilan pemeriksaan pihak KPK meski telah dilaporkan oleh Inspestorat.

Salahuddin SH menduga”mungkin Faktor covid-19 melonjak di JKT atau dengan sebutan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan serentak oleh pemerintah, sehingga belum ada panggilan”tandasnya.

Senada dengan ungkapan Arjuna juru bicara (Jubir) 3 lembaga”KATIK, GERMAK,Suara Indonesia” yang mengaku telah melaporkan Dugaan Kasus di Sinjai, laporan yang telah diterima oleh KPK belum juga ada informasi tindak lanjut, sejak Senin 28 Juni kala aksi unjuk rasa di depan KPK.

Arjuna juga menyebutkan kini laporan GMBI juga telah diterima oleh KPK sesat setelah Demo.isi Laporan serupa dengan 3 lembaga, selain GMBI Persaudaraan Bugis Sinjai PBS melalui ketua PBS Muzakir Muhlis. Muzakir ketua PBS mengakui akan mengawal Laporan tersebut.

Kendati demikian pekan kemarin Arjuna dihunbungi Wartawan Media ini.Arjuna jubir, mengaku belum ada informasi terkait lanjutan Laporan nya, pihaknya belum mendapatkan informasi secara detail dari KPK, Ada info tapi sementara sifatnya privasi/rahasia kata Arjuna (7/7/2021).

Menyeruak ,Banyak sumber yang menilai KPK terkesan Dingin menanggapi Berbagai laporan baik Laporan dari pihak inspektorat maupun pihak aktivis Penggiat Anti korupsi/LSM GMBI, sementara publik kian dihebohkan dengan adanya kedua Laporan Tersebut.Ada Apa?.

Satu orang warga Sinjai dengan singkat kepada media,entahlah?

Entahlah?”Sebutnya singkat (9/7).

Sumber info di tempat terpisah disadap media ini,Masih terkesan dingin meskipun telah didemo oleh sejumlah aktivis Penggiat Anti korupsi, ungkap sumber dari berbagai kalangan.(9/7)

Sedangkan baru-baru ini ,jubir 3 Lembaga kembali angkat bicara dan akan menggelar aksi demonstrasi susulan didepan kantor KPK, setelah covid-19 rendah Terkhusus di JKT”papar Arjuna Ginting Kepada Awak Pekan lalu.

Hingga berita ini diterbitkan sejumlah pihak terkait, masih berusaha untuk di konfirmasi.kuncinya(TT).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button