SorotSulsel

PKN Membidik Dugaan Korupsi Sejak 2019-2021 di Sulsel, Enrekang, Mahkama Agung RI Menolak Gugatan Bupati”Patar Sihotang Ungkap Faktanya

Target Tuntas.co.id,_Ketua Umum Pusat Lembaga PKN (Pemantau Keuangan Negara) Angkat Bicara Terkait keputusan Mahkamah agung yang memutuskan menolak gugatan Bupati Enrekang melawan PKN.

Seperti Yang dikemukakan Patar Sihotan melalui pres release ( 6 Juli 2021).

“Perjuangan PKN yang melelahkan ini demi sebuah Keterbukaan Informasi Publik dan Penegakan Hukum UU No 14 Tahun 2008 ,PKN sebagai Representative atau PKN mewakili Rakyat ,rela bertarung dengan Bupati Enrekang Mulai Tahun 2019 sampai sekarang Juli 2021.

Dengan segala Upaya-Upaya termasuk mengeluarkan Biaya Persidangan dan Lainnya .

Pertarungan ini menjadi Gambaran dan Episode Permainan dan kesombongan serta Ego Penguasa melawan rakyat nya Semoga kasus Hukum ini menjadi Pembelajaran bagi Para pemimpin Negeri ini, agar benar benar mematuhi Hak hak Konstitusi Rakyat tentang hak-hak untuk mendapatkan Informasi.

Seperti amanat Pasal 28 F UUD 1945 dan sebagai bahan pelajaran bagi Masyarakat dan aktivis penggiat anti Korupsi agar tidak mau lagi di bodoh bodohin oleh Birokrasi yang tidak menghargai Rakyatnya”Ungkap Patar Sihotang SH Kepada Awak Media Majalah Target Tuntas dan online Sore 6 Juli 2021.

Lanjut Patar Menjelaskan ,Bahwa Bupati Enrekang mengugat PKN ke mahkamah agung RI di Jakarta berawal dari Informasi Masyarakata bahwa di duga ada Penyimpangan Pengunaan APBD Tahun 2018 pada Pelaksanaan Penggadaan Barang dan Jasa di 10 Dinas Pemerintah Kabupaten Enrekang.

PKN yang terbilang responsif”atas informasi ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Investigasi PKN yang kami jabarkan dari PP 43 Tahun 2018 harus/ wajib ada informasi awal sebagai petunjuk awal.antara lain :

Dokumen kontrak dan rencana anggaran Biaya dalam melaksanakan Investigasi lapangan guna mencari Data dan keterangan tentang indikasi korupsi atau penyimpangan.

Nah’Untuk mendapatkan informasi awal ini ,PKN mengunakan Payung Hukum UU No 14 Tahun 2008 Ucap Patar “sapaannya”

Lebih urai Patar menjelaskan ” PKN meminta Informasi Publik secara resmi ke PPID Utama dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo Enrekang antara lain Dokumen Kontrak yang memuat SPK .RAB , Spesifikasi Barang dan harga dan Gambar perencanaan dan berita acara penyerahan barang dan Lampirannya pada 10 Dinas SKPD (OPD) Pemdakab Enrekang .

Ironisnya.kenapa?

Hingga Waktu sampai 10 Hari tidak ada respon oleh pihaknya.(enggan dihiraukan)

Sehingga berdasarkan perki no 1 tahun 2010 dan perki nomor 1 tahun 2013 . Atas nama Lembaga PKN mengajukan keberatan kepada BUPATI ENREKANG.,

Namun tetap demikian hasil ( sama) Bupati juga tidak juga merespon Surat keberatan PKN.,

Perjuangan Lembaga PKN berlanjut” kata dia”sehingga berdasarkan perki no 1 tahun 2013 PKN mengajukan Gugatan mengugat Bupati Enrekang.

Sebagai atasan PPID ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, sejalannya waktu peroses dan tahap persidangan berlanjut, setelah beberapa kali persidangan oleh Majelis Komisioner memutuskan dengan amar Putusan antara lain, mengabulkan Permohonan pemohon semua nya karena yang di mohonokan pemohon adalah Informasi terbuka dan memerintahkan termohon untuk memberikan dalam waktu 14 hari.
Alhasil PKN menang dalam sidang.

Kendati demikian Bupati enrekang tidak menerima Putusan Komisi Informasi yang memenangkan PKN , sehingga Bupati menunjuk Kabag Hukum dan Pengacara Advokat dari Luar untuk mengugat PKN ke pengadilan tata usaha negara PTUN Makassar Sulawesi Selatan.

Maka terjadi lah persidangan di PTUN di kota Makassar ,jln.urip sumaharjo. sebanyak 3 kali persidangan.

Dibalik persidangan ada hal menarik diungkapkan Patar Sihotang SH. Setiap kali sidang diwarnai dengan aksi Demo dari kalangan mahasiswa asal Enrekang “mendukung PKN”.

“Setiap persidangan di hadiri oleh Masyarakat dan Mahasiswa yang ada di kota Makassar, mahasiswa dominan berasal dari Kabupaten Enrekang.setiap kali persidangan di warnai demo mahasiswa untuk mendukung PKN dan menuntut agar Hakim majelis berlaku Independen menegakkan kedaulatan Hukum keterbukaan Informasi.imbuhnya

Dalam aksi demo, bergemuruh Protes keras dari kalangan mahasiswa.

Selain itu banyak pendapat atau keluhan dari masyarakat yang menyatakan Seluruh PKN di Indonesia merasa kecewa atas Tindakan/ kebijakaan yang di ambil bupati enrekang yaitu mengugat PKN.

Sejumlah masyarakat /mahasiswa,menilai apa yang dilakukan PKN adalah untuk kepentingan rakyat dan masyarakat dan juga kepentingan penyelangarran negara PKN juga tela patu melaksanakan Hak-hak Konstitusi sesuai dengan pasal 28 F UUD 45 dan UU No 14 tahun 2008 ,,dan PP 43 Tahun 2018.tutur patar menirukan protes kalangan masyarakat/mahasiswa.

Lajut secara visual basic detail, Alod patar Sihotang menegaskan ,Semua Insiden dan preseden buruk. terhadap azaz pemerintahan yang transaparansi ini menjadi bagian pembelajaran dan kajian bagi Pemerintah daerah laiinya karena ini bisa menjadi pemicu sakit hati masyarakat .karena terbukti pada saat persidangan sampai terjadi demo unjuk rasa 2 kali di Gedung PTUN makassar

Setelah dilaksanakan persidangan 4 kali maka majelis hakim memutuskan dengan amar putusan menolak Gugatan Pemohon keberatan dalam hal ini Bupati Enrekang .

Dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan .

Sebelumnnya “kami berencana Setelah 2 Bulan. setelah Putusan Komisi Informasi Saya ketua Umum PKN Pusat berencana ke Kabupaten Enrekang untuk meminta eksekusi pengadilan negeri Enrekang atas putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Namun Tiba-tiba datang layangan surat dari pengadilan Tata usaha negara (PTUN) Makassar.menyatakan Bupati enrekang melakukan kasasi ke mahkamah agung RI dan memberikan Gugatan kasasi Bupati Enrekang.

Saat itu kami merasa heran dan tanda tanya?

Sebegitu takutnya kah Bupati enrekang memberikan dokumen hasil Putusan itu kepada ?

Sampai-sampai harus melakukan membuat kasasi ke mahkamah agung RI.

setelah kami( PKN-Red)menerima pemberitahuan dari mahkamah agung melalui PTUN Makassar.

Dinyatakan bahwa kasasi Bupati enrekang sudah masuk registrasi perkara 136 K/TUN/KI/2021 , tanggal 9 Maret 2021 . seiringan itu ,kami 2 kali ke Mahkamah agung untuk mempertanyakan perkembangan Perkara tersebut. ternyata persidangannnya tertutup.

Selanjutnya PKN hanya bisa berdoa dan berharap agar Para majelis hakimnya benar-benar Pro rakyat dan UU no 14 tahun 2008 .

Harapan dan doa ,Alhamdulilah pada tanggal 5 Juli 2021 PKN menerima surat dari PTUN Makassar yang isinya tentang Putusan Mahkamah agung RI atas perkara nomor 136 K/TUN/KI/2021 yang amar putusanya menolak Permohonan kasasi Dalam hal ini Bupati Enrekang sebagai Pemohon kasasi .

PKN sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Majelis Komisioner dan Panitera dan Staf Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.kepada majelis hakim dan panitera PTUN Makassar.dan Tim PKN enrekang khsusus nya mahasiswa dan masyarakat yang memberikan dukungan dalam tercapainya tujuan perjuangan untuk membuka kegelapan dan ketertutupan informasi di kabupaten Enrekang dan Indonesia pada umumnya.

Semoga semua pemangku kebijakan (penguasa dan kekuasaan) yang tergabung dalam badan Publik agar patuh dan tunduk,kepada UU no14 Tahun 2008 dan Pasal 28 F UUD 45 jangan lagi Bodoh bodohin masyarakat dan atau pura-pura bodoh tidak mengerti UU NO 14 tahun 2008 ,sehingga harus berujung ke Persidangan Komisi Informasi dan PTUN yang tentunya menguras biaya ,waktu dan tenaga.

Dan perlu di sampaikan apa yang di lakukan oleh PKN adalah demi kepentingan Masyarakat dan negara untuk mencapai suatau negara yang transparansi /keterbukaan dalam mengwujudkan kemanusiaan yang adil dan beradap.

Saya selaku ketua Umum PKN Pusat meminta kepada Sahabat-sahabat dan Tim PKN dimana pun beraada buatlah kasus ini sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kemanpuan mu dalam melaksanakan Investigasi dan untuk mendapatkan hak hak Konstitusi mu sesuai amanat pasal 28 F UUD 45 dan untuk keberhasilan dalam melaksnakan bela negara sesuai amanat Pasal 27 dan pasal 30 UUD 45 dan UU No 2 Tahun 2002 tentang bela negara ,dengan implementasinya melakukan peran serta mencegah dan membratas korupsi sesuai perintah dan amanat UU No 31 tahun 1999 dan PP 43 Tahun 2018 demi tercapainya tujuan Misi dan Visi PKN dan Tujuan kemerdekaan RI bebas korupsi,.sesuai pembukaan UUD 45 menuju masyarakat adil dan makmur . ujarnya Patar mengakhiri.

Editor SuBur

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button