Sorot

Mogok Upah Kerja,”Proyek Paket 7 Terancam Dibongkar”. Ketua LSM Bersatu Sinjai :Sebuah Pelanggaran Hukum

Target Tuntas.co.id,_Nasib pekerja minor pada pekerjaan proyek milik PT Putra Kantisang untuk peningkatan jalan ruas Saotanre – Bontokatute pada paket 7, dirundung kesedihan dan kekecawaan yang berat.mengapa?

Pasalnya, sejak 8 (delapan) bulan pasca pekerjaan selesai, hingga kini upah pekerjanya tak terbayarkan.” Sampai saat ini upah kami belum terbayarkan semuanya pak,” ungkap Andi yang diddampingi sejumlah pekerja minor lainnya, Minggu (13/06/2021) seraya menambahkan, padahal waktu itu kami disuruh kerja ekstra untuk penyelesaiannya untuk capai target waktu. Dan jika pekerjaan selesai dijanji akan dibayarkan.

Kenyataannya, lanjut Andi, sampai kini tidak ada buktinya. Sementara pihak kontraktor dan pelaksana melalui Ari yang selalu kami hubungi via tlp dan whatsapp tidak mendpat tanggapan. “Bahkan bila bertemu pun, selalu menghindarkan diri,” ungkap Ari menandaskan.

“Kami ingatkan, jika bulan ini kami tidak dibayarkan maka jangan salahkan kami jika kami membongkar pasangan talud yang telah kami kerjakan itu, dan bahan materialnya akan kami jual untuk beli beras buat menghidupi keluarga kami,” tegas Andi Seraya menandaskan, ingat kalian tidak usah bekerja jadi kontraktor kalo tidak punya modal, dari pada kami yang dijanji-janji terus yang PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Pekerjaan Taludnya Rampung, tapi upah pekerjanya belum terbayarkan. “Itu sebuah pelanggaran hukum,”.

SEBUAH PELANGGARAN HUKUM.
Terkait soal upah pekerja minor yang tak terbayarkan itu, Ketua Umum Lsm “Bersatu” Kabupaten Sinjai, Nurzaman razaq angkat bicara. Menurut dia, Minggu (13/06/2021), pihak kontraktor atau pelaksana yang tidak membayar upa pekerjanya tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan, terhadap kontrator dapat dikenakan denda. Pengenaan denda tersebut dan tidak menghilangkan kewajiban kontraktor untuk tetap membayar upah kepada pekerjanya.

Nurzaman Razaq menambahkan, hal itu sesuai dengan aturan pada Pasal 19 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Tenaga Kerja.(tim)
Editor SuBur

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button