Sulsel

Snack Markus: Dua Media Keluhkan Anggaran Publikasi, Berikut Tanggapan Kadis Kominfo Sultra

SULTRA – KENDARI – Pengelolaan anggaran belanja jasa publikasi dan periklanan media pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) banyak pihak yang menduga kurang transparan? Pasalnya, masih banyak pemilik media mengeluh belum dibayarkan jasa berita pariwara dan iklan Pemerintah Provinsi, hal ini di utarakan sekertaris SNACK MARKUS (20/6/2021).

Informasi dihimimpun Target Tuntas online dan cetak, perusahaan media elektronik/ online Sultranews.co.id. Direktur media ini telah melakukan penarikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Karena Kadis Kominfo Sultra, pihaknya menilai kominfo tidak berkomitmen.

“Betul, kemarin saya sudah tarik LPJ karena di janji-janji sejak bulan Februari hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran. Bahkan Kadis Kominfo pernah ancam saya mau melaporkan saya ke Polisi,” kata Manton Menirukan ,Jaspin Direktur media daring Sultranews.co.id.

Lanjut kata dia,Hal yang sama juga dirasakan oleh Abdul Muis selaku pemilik media elektronik/ online Corongsultra.id. Ia mengaku mendapatkan janji palsu dari Kadis Kominfo.awalnya Corongsultra.id dijanji anggaran sebesar Rp.60 juta rupiah.

Sebelumnya Muis perna menemui kadis Kominfo diruang kerjanya, ujar Manto seranya menirukan ungkapkan Muis “Saya ketemu di ruangannya dan dijanji seperti itu”.

Namun, janji itu hanya sebatas obat telinga. Saat mulai ada proses pencairan, komitmen itu pun berubah, jauh dari pembicaraan sebelumnya.

“Saya dijanji lagi 10 juta tanpa potongan. Setelah tiba, malah dikasi hanya 8 juta. Itu pun disuruh kasih LSM yang dia tunjuk 1 juta dan fee untuk kepala seksinya” tutur Muis.yang ditirukan .

Ia juga menyebutkan “Masih ada LPJ , sebesar Rp.45 juta di sana belum ditarik oleh Muis.

Menyikapi lebih lanjut, Sekretaris Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (Snak Markus) Sultra, Secara visual di ungkapkan, Sebagai bentuk transparansi Penggunaan anggaran seharusnya pihak Kominfo Sultra tidak bermain-main dalam hal pengelolaan anggaran media.

“Jika anggaran sebesar itu tidak dikelola dengan baik dan tidak transparan, maka saya menduga ada yang tidak beres,” ucap Manton.

Manton juga menilai, dengan anggaran yang fantastis dan itu lantas masih banyak media yang belum dibayarkan iklanya, maka menjadi tanda tanya besar ada apa dengan Kominfo itu?

“Ketika kemitraan telah terjalin, maka pasti ada hubungan timbal balik yaitu dengan memasang iklan atau mungkin berita pariwara. Tetapi ketika itu tidak ditunaikan, maka itu menjadi hak media untuk menuntut pembayaran,” jelas Manton.

Atas kejadian itu, Manton meminta kepada Inspektorat Sultra untuk melakukan pemeriksaan khusus (Pensus) terhadap Dinas Kominfo Sultra terkait anggaran media.

“Dalam waktu dekat saya akan menemui pihak BPKP perwakilan Sultra untuk segera mengaudit Dinas Kominfo Sultra. Kalau perlu kita laporkan sekalian ke APH jika ada penyimpangan,” ancam Manton.

Untuk itu Manton juga meminta kepada Kadis Kominfo Sultra agar tidak memilah-milah media sebagi partner kerjasamanya. Sebab ada banyak media yang saat ini telah bekerja sama tapi ternyata hanya diberikan harapan kosong.

“Ada lagi saya dengar dari para awak media soal komitmen-komintmen yang katanya bagi sama setelah pencairan. Tapi sayangnya tidak ada bukti yang menguatkan untuk kita laporkan kepihak APH,” bebernya.

Maka dari itu, saya juga meminta kepada Gubernur Sultra untuk segera mengevaluasi Kadis Kominfo Sultra, terkait kinerjanya selama ini.

“Kalau terus-terusan seperti ini, takutnya akan semakin memperburuk kemitraan antara Pemprov Sultra dan para Media nantinya.Saya juga mempertanyakan anggaran media yang belum dibayarkan.

Lebih urai, diketahui anggaran yang diperuntukan un Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Audio Visual, Media Reklame dan Periklanan Lainnya sebesar Rp 2.100.000.000,- yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov Sultra) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, yang juga telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.punkas Manton

“Dua perusahaan Media menyebutkan pengelolaan anggaran di dinas Kominfo kurang teransparan.Selain perusahaan media, sekertaris SNACK MARKUS Manton turut angkat bicara, meminta agar Inspestorat melakukan pemeriksaan”

Menanggapi hal itu, Ridwan Badalla saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler Minggu malam (20/6) menepis tudingan kedua perusahaan media tersebut.

Ridwan juga menyebutkan bahwa jika sekaitan dengan pemeriksaan dari pihak berkompeten kominfo selalu siap.
“Kenapa”? Sejauh ini pengelolaan anggaran didinas kominfo cukup terbilang teransparan.

Lanjut kata dia, “tidak transparan
Itu mustahil”. Karena anggaran kita sangat jelas jumlah nya, Sementara media di Sultra kurang lebih 200 olehnya itu saya lakukan antri.

Lanjut ditanyakan soal langkah yang akan ditempuh oleh pihak dinas Kominfo,?

Ridwan menjawab,besok saya minta restu sama ibu sekda atasan saya dan saya akan melaporkan hal Tersebut ke Dewan Pers.

“Secara pribadi besok saya minta restu sama ibu sekda atasan saya
Dan saya akan laporkan secara pribadi jaspin dan muis

Sementara medianya besok saya adukan ke dewan pers.tutupnya.

Editor : SuBur

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button