Berita Utama

PKN:Keterbukaan Informasi Publik Masih Sebatas Pencitraan Semata

Lampung,_Target Tuntas.co.id- Patar Sihotang SH ,MH Ketua Umum Lembaga Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia PKN RI melangsungkan Edukasi dalam penyampaian Materi Tata Cara Pelaporan Tipikor pada Webbinar ke-4 yang diikuti kurang lebih 800 peserta dari seluruh elemen masyarakat termasuk ASN, TNI, POLRI dan perangkat penyelenggara negara lainya, dan seluruh Anggota – Calon Anggota PKN yang tersebar dari Sabang – Merauke, Kamis (27/5/2021).

Informasi dihimimpun Wartawan Target Tuntas online dan cetak, Dalam Topik Penyampaian Tatacara Membuat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP. No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Cegah Berantas Korupsi tersebut, dalam selinganya menyampaikan, bahwa, “Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diamanatkan oleh UU.14 Th.2008, hingga saat ini hanya sebatas “Pencitraan Semata”, tegas Ketua Umum Ormas Pemantau Keuangan Negara tersebut dalam memberi keterangan.

“Hal ini dibuktikan, bahwa tidak ada satupun permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat (red.PKN) itu dipenuhi dengan sukarela oleh Badan Publik (Pengguna Uang Negara), dan hampir semuanya berakhir pada persidangan sengketa”, ungkapnya.

“Dengan berbagai alasan yang disampaikan seperti : Bahwa informasi yang diminta seperti Dokument Kontrak Kerja, SPJ – LPJ, RKAB dan/atau Dokumen yang terkait Penggunaan Uang Negara tersebut merupakan Rahasia Negara atau Informasi yang dikecualikan, jelas ini adalah sebuah usaha pembodohan untuk rakyat tidak bisa mendapatkan haknya atas informasi publik yang sudah diamanatkan dalam UU.14 Th.2008, paparnya.

“Bukti seperti ini berbeda dengan Negara-negara maju, yang menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana mestinya, kecuali infor Intelejen negara yang ditegaskan sebagai informasi yang dikecualikan, ” jelas Patar Sihotang, SH. MH.

“Sehingga, kembali ditegaskanya, bahwa Implementasi dari UU. No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik di negara Indonesia yang diberlakukan sejak Tahun 2010 tersebut masih jauh dari harapan, atau masih sebatas Pencitraan Semata, dan PKN akan berada di Garda Terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini”, pungkas dan harapnya.

Penulis :Bram
Sumber: Siarang pers melalui sambungan Ketua umum PKN Kepada Awak Media Target Tuntas(TT)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button