Berita UtamaSorotSulsel

Aksi Tambang Nakal Terkesan Terbungkus Rapi.Berikut Tanggapan APH dan Bupati Maros

SULSEL,_TARGET TUNTAS.CO.ID- Polemik Tambang dikabupaten maros Terkesan Terbungkus rapi.betapa tidak? oknum penambang merajalelah melancarkan aksinya.
Bak,Gurita “.

Sementara wilayah kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang kini dipimpin Laeder Tangguh mantan legislator, sejak dahulu kala Maros sangat kental dikenal dengan kearifan lokalnya.

Wilayah pegunungan meliputi pemukiman warga sekitar nampak asri jau dari debu atau pun polusi.

Kini, meski sebagian lingkungan mendapatkan ancaman “TERCEMAR” pemukiman warga seakan Terbungkus debuh, material tanah bercampur bebatuan terkadang di temukan berserekan sepanjang jalan siap menyapa dan menambah angka kecelakaan penggunaan jalan. Semuanya itu masih dianggap biasa saja. Aksi Oknum nakal tak terbendung? Pertanyaan dialamatkan SEKAT RI kepada pemkeb maros dan penegak hukum.

Tim SEKAT RI melakukan investigasi berupaya mengumpulkan informasi akurat sekitar pertambangan, hasil investigasi di terima majalah target tuntas dan online (29/4).

“Maraknya penambang nakal yang terkesan enggan mengindahkan aturan tentang tatacara pengelolaan tambang sebagaimana diketahui bersama.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk memuat tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Sebagaimana di ketahui bersama Komoditas pertambangan, dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Setiap Pertambangan Batuan wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Selain itu, perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.

Ketentuan pidana pelanggaran UU No 4 Tahun 2009, seperti tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Sedang pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Begitupun setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ironisnya Salah wilayah ternama di Indonesia timur tepatnya di kabupaten Maros Sulawesi Selatan.melalui pantauan dilokasi masih saja ditemukan penambang nakal di duga kuat belum mengantongi izin dan atau tidak sesuai prosedur “Tambang”.kendati berikut banyak pihak terkesan kurang mengetahui seluk-beluk izin dan Aktifistas” penambang.

Aktivitas tambang terindikasi akan menimbulkan kerusakan jalur alternatif (jalan-red) berdampak pada warga sekitar maupun warga pengguna jalan.

Armada pengangkut material menimbulkan akses jalan rusak hal ini tentu sangat membahayakan warga yang berkendara kenapa.?Banyaknya tanah bercampur bebatuan seakan menghujani bahu jalan.ungkap Pentingi SEKAT RI Kepada Wartawan Media ini 29 April 2021.

Secara visual “Kegiatan tersebut berlokasinya di desa Mongcoloe Bulu, Kecamatan Mongcoloe dan jalan poros Bosowa, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros.
Dalam satu wilayah desa ditemukan ada beberapa lokasi,.Pengerukan tanah dan Batu, Parahnya lagi yang dikeruk sebagaian terletak di area “GUNUNG”.

Saat tim ke lokasi menemukan kegiatan masih berlangsung, seolah pihak penambang tidak merasa adanya pelanggaran.Oprasi Armada (Dunk truk -Red) banyak sekali hilir mudik berseliweran keluar masuk lokasi galian liar tersebut.

Diduga kuat kurangnya pengawasan dari berbagai pihak yang berkompeten” operasi tambang nakal berjalan sesuai kemauan Oknum bukan sesuai prosedur dan aturan”.

Seusai melakukan investasi dilokasi tim lalu menghubungi sejumlah pihak untuk dimintai tanggapan sejumlah sumber melalui sambungan via WhatsApp berhasil di sadap tanggapannya.

Kepala dinas Lingkungan Hidup kabupaten Maros, Frans Johan “nampak akrab dan terbuka (solid-Red) memberikan jawaban .” Ok.. Saya cek dulu di registrasi pak” singkatnya.

Jawaban mencengangkan”kepala bidang dampak lingkungan hidup Kabid DLH Asma menguraikan, bahwa di Moncongloe dan Bantimurung itu belum ada Izin yang direkomandasikan, selama saya menjabat di sini. Kamis (29/4/2021)

“Iya belum ada rekomendasi yang kami keluarkan selama saya disini” ucapnya

Kental dikenal mantan legislator kini menjabat sebagai orang nomor satu dilingkup pemerintahan tingkat kabupaten Maros, Laeder Tangguh Chaidir Syam (bupati maros-red). diakuinya”akan berkoordinasi kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“hasil dari investigasi nanti” jika tambang tersebut terbukti ilegal maka dia akan menutup semua segala bentuk aktivitasnya.

“Kita akan meminta kepada opd terkait dan satpol PP dan pihak2 terkait untuk melakukan investigasi dan mengharapkan kalau ada aktivitas tambang ilegal agar ditutup dan tidak boleh beroperasi” tulisnya.

Menyikapi lebih lanjut”Kapolres Maros AKBP Musa Tampubolon menanggapi hal ini dengan mengarahkan awak media “coba konfirmasi dulu ke dinas terkait mana tambang yang tidak berizin.

“Kalau memang tidak memiliki izin kami bersama pemda akan lakukan penertiban Tindak Lanjut”

SEKAT RI, Ismar SH, mempertanyakannya Terlebih penambangan yang sudah beroperasi sekian lama tanpa mengantongi izin.

“Ada apa, kok dibiarkan begitu saja?terangnya.

Kami berharap Gubenur Sulsel,Bupati Maros melalui Dinas terkait,agar ada tindakan tegas Jika dibiarkan pemilik tambang untuk merusak lingkungan maka dampak alam dapat dipastikan berbobot pada kerusakan lingkungan yang berkepanjangan,dapat pula mengancam pengguna jalan.

” ini sudah banyak merugikan berbagai pihak,”.sementara menjalankan fungsi tugas yang di embang setiap pemangku kebijakan merupakan suatu keharusan, mentaati aturan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban, pelanggar wajib diseret keranah Hukum Sesuai produk hukum negara republik Indonesia , bukan sesuai kemauan para oknum pelanggar pungkasnya.

Sekedar kabar belum lama ini tim junga menemukan tambang ditempat terpisah “masih wilayah kabupaten Maros” kuncinya (D/S/TT).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button