Hukum

FENOMENA PEMBRANTAS KORUPSI MELINDUNGI PELAKU KORUPSI.KETUA UMUM PKN: HUKUM SEBERAT-BERATNYA


Target Tuntas.co.id,_Pemantau keuangan negara (PKN )PKN meminta kepada ketua KPK agar Menghukum seberat-beratnya Anggota KPK yang memeras walikota ,Karena dapat mencoreng Nama KPK dan melemahkan Semangat Masyarakat dalam berperan serta membrantasan korupsi di Indonesia Demikian Ucap Patar sihotang SH MH ketua PKN Pusat Kepada Majalah dan online Target Tuntas Kamis 22 April 2021.

Wawancara media ini” Patar juga menjelaskan bahwa ,Oknum KPK dari Polri AKP SR ,di Tangkap karena meras Walikota Tanjung balai Sekitar Rp 1.5 Miliar. Kasus pemerasan ini membuat daftar Panjang penyalah gunaan wewenang anggota KPK ,karena belum lama ini juga tersiar berita tentang pencurian barang bukti emas dari tempat penyimpanan barang bukti perkara korupsi.pungkas patar.

Kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 miliar yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari oknum penyidik terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru, bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut.
Situasi dan kondisi ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada KPK yang dianggap selama ini sebagai Lembaga pembrantas korupsi yang handal dan terpercaya.sambungnya.

Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK AKP SR hari Selasa (20/4). Dan telah diamankan di Div Propam Polri,” kata Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Dari informasi yang dihimpun, oknum penyidik KPK diduga minta uang dengan nominal sekitar Rp1,5 miliar . Pemerasan itu dilakukan dengan iming-iming akan menghentikan kasus diduga melibatkan Walikota
Diketahui KPK membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan adanya tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019.
Benar setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan.

Menyikapi lebih lanjut”Patar Sihotang ketua umum Pemantau keuangan Negara PKN,Meminta kepada ketua KPK agar menuntut Oknum KPK yang melakukan pemerasan kepada walikota dengan hukuman seberat beratnya ,,karena seharusnya oknum tersebut yang di percaya membrantas korupsi dan di bayar dengan gaji yang besar malah ikut serta melakukan korupsi dengan cara pemerasan. Geram Ketua Umum PKN PATAR SIHOTANG SH MH.kuncinya.Supriadi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button