Parepare

Oknum Mafia Tanah di Lingkup BPN Parepare

Parepare, (targettuntas.co.id) – Kuat dugaan adanya mafia tanah di BPN Kota Parepare, mengapa demikian? banyaknya persoalan atau kasus tanah yang ada di Kota Parepare yang memiliki sertifikat tanah yang ganda atau tumpan tindih. ini dikarenakan adanya oknum mafia di lingkup Badan Pertanahan (BPN) Parepare yang tidak bertanggung jawab.
Salah satuh contohnya, kasus sengketa tanah yang kini terjadi di Kota Parepare Kec. Bacukiki Kelurahan Galung Maloang, tanah milik Pak Safri yang kini di gugat oleh Drs. Azhari Rahman anak dari Hj. Fatimah Tonceng.

Azhari mengklaem kalau bangunan pak safri berdiri di atas tanah miliknya, namun safri membantahnya karena ia juga memiliki sertifikat.

Yang lebih eronisnya lagi, sertifikat milik Azhari Rahman yang di terbitkan oleh BPN dengan nomor 51/Lompoe tahun 1978 gambar situasi 343 tahun 1980an. Kini sangat berbeda dengan gambar yang sekarang. karena, pada saat pengambilan batas di tahun 2013 oknum pertanahan dan pak Azhari tidak ada warga yang dilibatkan terkhusus tetangga yang bersebelahan dengan batas tanah miliknya, sehingga ada beberapa tanah milik warga ikut di ukur tanpa sepengetahuannya.

Hingga saat ini masyarakat juga tidak terima hasil Constatering dari pengadilan karna di anggap ada yang ganjil. karena gambar yang selalu di jadikan acuan gambar di tahun 2013 bukan gambar yang sesuai di
sertifikat tahun 1978.

Safri, “yang di gugat pak Azhari Rahman saya dengan pak burhan, karena ia duga kalau bangunan milik saya berdiri di atas tanah miliknya padahal tanah ini kami beli dari almarhum Ambo Dali, dan sertifikat saya lebih dulu terbit dari pada gambar yang di buat Azhari dan pada saat saya mau buatkan sertifikat saya panggil semua warga yang berbatasan dengan tanah saya termasuk orang tua Azhari, sertifikat saya diterbitkan pada tahun 2009, sedangkan ia mengukur di tahun 2013 dan tidak ada warga yang menyaksikan sehingga tanah milik kami yang ikut di ukur”ujarnya.

Masih Safri menambahkan, “kami sudah membenarkan putusan pengadilan yang memenangkan sertifikat pak Azhari yang di terbitkan di tahun 1978, tapi yang kami sayangkan mengapa pihak pengadilan tidak bisa bertindak adil terhadap kami. karna sudah jelas gambar yang ada di sertifikat 1978 sangat berbeda dengan gambar di tahun 2013, tapi pihak pengadilan malah membenarkan. dan pak Azhari juga kenapa baru mengklaem sekarang, kenapa bukan pada saat Ambo Dali masih hidup. sedangkan tanah ini saya beli kepad Almarhum Ambo Dali pemilik awal tanah yang saya beli. Nah kalau pihak pengadilan membenarkan gambar tahun 2013 berarti dibagian bawah tanah Azhari ada kelebihan, tanah, tapi kalau kita ukur sesuai gambar di sertifikat tanah milik Azhari pas ukuran luasnya dan tidak merembes lagi tanah milik Lalli dan Tabe,e”, ungkapnya.

Yang lebih menghebohkan lagi, oknum pihak pertanahan tanpa sadar membuat kekeliruan karena yang tergugat hanya Safri dan Burhan, namun pada saat pihak pengadilan turun melakukan constatering dilapangan 25/03/2021 berdasarkan putusan dari MA yang mana putusan tersebut meminta agar pengebalian batas yang sesuai di sertifikat milim pak Azhari Rahman. Namun gambar yang dibuat oleh oknum Agraria/BPN pada tahun 2013 berbed dengan di sertifikat 1978 dan justru malah membuat gaduh masyarakat di lapangan, sontak pak Lalli dan Tabe,e marah karena tanah milik mereka ikut dalam gambar tersebut, padahal Lalli dan Tabe,e juga memiliki surat kelengkapan tanah mereka. Dan bahkan mereka berdua tidak diperkarakan, karena menurut pengakuan Azhari kepada warga tanah milik Lalli dan Tabe,e tidak masuk dalam lokasinya, tapi kenyataannya masuk juga karena gambar yang di buat pada tahun 2013 oleh Azhari dan oknum di BPN asal tunjuk saja sehinga beberapa tanah milik warga ikut dalam gambar tersebut. jadi kuat dugaan kalau Azhari dan pihak oknum pertanahan sengaja melakukan pengukuran secara diam-diam untuk merampas hak milik orang lain. bahkan dengan beraninya ia membuat berita acara tanpa ada saksi dari pihak warga setempat, sehingga gambar di tahun 2013 sangat berbeda dengan di sertifikat 1978.

Pihak pertanaha Parepare yang di temui oleh wartawan media ini mengatakan, ” saya masih tergolong baru disini pak, saya tidak tau tentang masalah ini, tapi saya yakin ini ulah Andi Pangeran, bahkan saya menyakini kalau bangunan pak Sapri tidak masuk di kawasan pak Azhari Rahman”, paparnya.

Olehnya itu, diharapkan kepada pihak pengadilan agar lebih telitih dalam menangani kasus ini, dan diharapkan pula agar pihak yang berkomponen agar memberikan sangsi bagi para oknum makelar tanah/kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Lap. Ai/Aa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button