Pinrang

Hasil Kerja Pansus LKPJ Dibahas dalam Rapat Paripurna Internal

Pinrang, (targettuntas.co.id) DPRD Kabupaten Pinrang menggelar rapat paripurna internal dengan agenda, membahas hasil kerja Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Pinrang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pinrang (LKPJ) Tahun 2020 dan Penyusunan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Pinrang, Kamis, 1 April 2021, bertempat di ruang rapat paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ir.Syamsuri didampingi Wakil Ketua DPRD, Ahmad Jaya Baramuli, dihadiri Anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut dihadiri Sekda Pinrang, Ir.A.Budaya, M.Si, Sekwan Pinrang, Drs.Cendera Yasin, MM, Kepala BKUD, Agurhan,SE.,MM, Sekretaris Bapelitbanda, A.Fakhruddin, Kabag Hukum Setda Pinrang, Yosep Pao, SH dan Kabag Pemerintahan Setda Pinrang, A.Besse.

Dalam kata pengantarnya, Ir.Syamsuri mengungkapkan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pinrang dan setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Pinrang Tahun 2020 terbentuk dan telah melakukan pendalaman dan pengkajian, maka pada hari ini dilakukan rapat paripurna dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pinrang (LKPJ) Tahun 2020 dan Penyusunan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Pinrang.

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ, Hamsyar Jerre, SE dalam keterangannya menyampaikan, “kami dari Pansus LKPJ bersama Tim TAPD telah melakukan rapat, pengkajian dan pendalaman selama 3 hari dan kami telah menyusun 13 buah rekomendasi DPRD Kabupaten Pinrang terhadap LKPJ Bupati Pinrang Tahun 2020, yang akan dibahas bersama pada rapat paripuna internal hari ini.

Ketigabelas rekomendasi ini, sambung Hamsyar Jerre, belum final, karena bisa saja bertambah atau berkurang sesuai masukan dari Anggota DPRD Pinrang yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Lanjut Hamsyar, segala masukan dari Anggota DPRD Pinrang dalam rapat ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD terkait perubahan dari rekomendasi hasil kerja Pansus LKPJ ini”, terang Ketua Fraksi Demokrat tersebut.

Sedangkan Sekretaris Pansus LKPJ, Abdul Waris Muin, dalam membacakan hasil kerja Pansus LKPJ Bupati Pinrang Tahun 2020 menyampaikan, hasil pembahasan Pansus LKPJ bersama dengan Tim TPAD, telah melakukan pengkajian dan pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pinrang Tahun 2020 maka Pansus LKPJ memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pinrang Tahun 2020 diantaranya; (1) Diperlukan adanya upaya dan langkah-langkah Pemerintah Daerah terkait Hutang Retensi pada Pihak Ketiga; (2) Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait aktifitas di Pelabuhan Marabombang Kec. Suppa yang dampaknya menimbulkan Kerusakan jalan di sekitar lokasi tersebut; (3) Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan Langkah-langkah strategis terjait Peningkatan PAD dari Sektor PBB serta Pajak Restoran, Hotel, Rumah Makan dan Usaha Lainnya; (4) Terkait Bantuan Hibah ke masyarakat berupa barang kiranya Pemerintah Daerah lebih selektif dalam Penentuan Kelompok Penerima Hibah, serta melakukan evaluasi dan monitoring sesuai Regulasi yang berlaku; (5) Pengelolaan PDAM dan PERUSDA yang masih selalu menjadi sorotan masyarakat supaya mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan Manajemen ; (6)Terkait Aset Daerah ( Pengelolaan Sawah) di Kecamatan Cempa yang menjadi sorotan masyarakat diharapkan Pemerintah Daerah mengambil Langkah-langkah Strategis terkait pengelolaan dan Pendapatan asli daerahnya; (7) Diharapkan adanya perhatian Pemerintah Daerah terkait Penerangan Lampu Jalan untuk ditingkatkan pemerataan dan pasilitas yang mengalami kerusakan; (8) Diharapkan Kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan Zona Nilai Tanah(ZNT) dapat melibatkan Tokoh Masyarakat, Pertanahan, Pelaku Usaha serta Pemerintah setempat; (9) Terkait Masalah Pendidikan diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan di daerah terpencil serta memperhatikan anak-anak yang putus sekolah bagi masyarakat kurang mampu; (10) Perlu adanya Perhatian Pemerintah Daerah terkait Potensi dan Regulasi yang bisa meningkatkan PAD di sektor Parawisata; (11) Diharapkan Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah; (12) Perlu adanya Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha UMKM; dan (13) Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pengkajian yang lebih dalam dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga ketersediaan Pupuk bagi Petani di Kabupaten Pinrang;

Sementara itu, Sekda Pinrang, Ir.A.Budaya selaku Ketua TIM TAPD Kabupaten Pinrang menyampaikan bahwa semua rekomendasi DPRD Kabupaten Pinrang tersebut akan di tindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentunya dengan menggunakan skala prioritas. (Aar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button