Berita UtamaSultra

Fantastis.Rp. 3,2 Milyar Dana PPM Di Kawal Kejati Sultra.

Sultra_Target Tuntas.co.id-Perusahaan yang bergerak di bidang industri Pertambangan mengucurkan dana dengan jumlah fantastis sebesar Rp 3,2 Miliar rupiah melalui program pendampingan Penanganan pemulihan ekonomi nasional PEN yang di kawal langsung oleh pihak berwenang. Dana sebesar Rp 3,2 miliar bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM)

Dana berjumlah fantastis itu, di titipkan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada 10 Maret 2021 dan di umumkan oleh pihak Kejati Sultra bahwa Anggaran sebesar Rp 3,2 Miliar bersumber dari 2 perusahaan PT yang beroperasi di wilayah Sultra bergerak di bidang industri Pertambangan.

Secara rinci PT Akar Mas Internasional (AMI) sebesar Rp 1,7 Milliar rupiah dan PT.Putra Mekongga Sejahtra (PMS) sebesar Rp. 1,5 Milliar di titipkan kepada pihak Kejati Sultra.di umumkan secara transparan dan bersamaan, bertempat di ruangan kantor Kejati Sultra. pekan kemarin.

Dikatakan oleh pihak Kejati “PT PMS menyerahkan Dana Rp 1,5 Milliar pada 24 Februari 2021 lalu, sedangkan PT .Akar Mas Internasional (AMI) menyerahkan Rp.1,7 miliar pada Rabu, 3 Maret 2021.

Setelah menerima titipan uang tersebut, pihak Kejati mengumumkan kepada publik kemudian melakukan tindakan disiplin serta menyetor Dana tersebut di Bank BRI Samratulangi Kendari.,untuk sementara berstatus disimpan dalam rekening titipan kejati sultra.

“Dana yang telah dititipkan totalnya Rp 3,255 .M. Berdasarkan peraturan Kejaksaan Agung RI, dana itu nantinya akan diserahkan ke pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah setempat untuk digunakan dalam Program dan Pemberdayaan Masyarakat (P&PM), jelas Kajati Sultra, Sarjono Turin, kepada pers Rabu (10/3/2021).

Kajati Sultra Sarjono Turin sangat mengapresiasi itikad baik kedua perusahaan tersebut yang telah sukarela menitipkan dana P&PM ke Kejati.

Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh pemilik IUP di wilayah hukum Sultra secara sukarela dan wujud tanggung jawab kepada negara dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional dengan melaporkan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ke penyelidik Kejati.

“Nantinya laporan pelaksanan program PPM itu akan diteliti kebenaranya oleh penyelidik. Jika ditemukan adanya pemalsuan, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.tandas Kejati melalui keterangan kepada Pers.

“Bahwa diketahui bersama Kejaksaan RI bagian dari lembaga pemerintahaan yang memiliki kewenangan Intelijen penegakan Hukum yang diatur pada pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Intelijen Negara dan kewenangan penanganan kebijakan Hukum sebagaimana dalam pasal 30 ayat (3) huruf b undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

program ini merupakan Pendampingan dan Pengamanan Pemulihan Ekonoomi Nasional (PEN), pungkas Sartono Turin.(**TT-red).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button