HukumMakassar

Polemik di balik 7 February. UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat 2 .wajib terdaftar data base Ditjen AHU. APH: Peroses Hukum Sesuai Prosedur.

Sulsel Target Tuntas.co.id – Aparat Kepolisian dengan melakukan proses penanganan kasus pencemaran nama baik Bupati Enrekang yang diduga dilakukan oleh pria bernama Ridwan alias Wawan.

Penyidik telah melakukan sesuai dengan prosedur. Dimana terlapor diduga berlatar belakang profesi wartawan, sehingga pinyidik pun melakukan langkah penyelidikan dan menyimpulkan hasil dari proses penyelidikan hingga terkuak terlapor tidak bisa bersembunyi dibalik UU Pers Nomor 40 tahun 1999

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel, Kombes Pol E. Zulpan dalam keterangan rilisnya, Minggu (14/2/2021)

Dia menjelaskan, Polisi telah bertindak sesuai prosedur dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik Bupati Enrekang yang dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkab Enrekang selaku kuasa hukum Bupati Enrekang pada November 2020, dengan terlapor Ridwan alias Wawan (30), yang diduga membuat berita di salah satu media online memuat pencemaran nama baik Drs. Muslimin Bando Bupati Enrekang.

“Proses penanganan kasus atas laporan pencemaran nama baik Bupati Enrekang sudah sesuai dengan prosedur dilakukan Polres Enrekang, sebelum terlapor ditangkap. Dan itu dilakukan secara prosedur mulai pengaduan, terbitnya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan Saksi-saksi Ahli, Gelar Perkara dan koordinasi dengan Instansi terkait,” kata Kabid Humas.

Lebih lanjut Kabid Humas menjelaskan, bahwa penyidik telah melakukan langkah dengan berkoordinasi kementerian hukum dan ham RI Sulsel dengan mempertanyakan legalitas dari website terkait tulisan terlapor.

“Hasil koordinasi. Oleh Kemenkum Ham menyatakan melalui surat nomor : W.23.AH.02.03-05 dinyatakan bahwa legalitas PT.Update Media Sulsel tidak terdaftar pada data base Ditjen AHU sebagai badan hukum maupun badan usaha, dengan demikian Update Sulsel tidak memenuhi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pada pasal 9 ayat 2 sebagai mana dijelaskan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia,” jelas Kabid Humas.

Tidak sampai disitu saja lanjut Kabid Humas, Penyidik Polres Enrekang juga telah berkoordinasi dan mengirim surat ke Dewan Pers terkait website Dewan Pers Nama PT tersebut. Namun juga tidak terdaftar sebagai Perusahaan Pers.

“Meski demikian upaya prosedural latar belakang profesi dilakukan. Namun perlu diketahui legilitas terlapor. Dia sebagai nara sumber dan bukan penulis. Ironis terlapor yang menulis. Namun mencantumkan nama lain sebagai penulis. Tapi meski begitu penyidik meminta menunjukkan identitasnya, namun tidak dapat memperlihatkan selaku jurnalis pada update sulsel news dan namanya tidak tercantum sebagai wartawan dalam struktur redaksi media online tersebut,” ungkap Kabid Humas mengutip keterangan Kapolres Enrekang yang diterimanya.

Selain itu kata Kabid Humas lagi, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana, dan mereka menyatakan perbuatan yang dilakukan terlapor dengan pemberitaan yang dibuat telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan sampai pada kebencian atau permusuhan individu, maka tindak pidana yang dilakukan terlapor Ridwan merupakan kualifikasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

“Upaya penyelidikan terus dilakukan dengan mengecek alamat Perusahaan yang tercantum dalam halaman media tersebut yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Toraja, Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Namun alamat tersebut tidak ada dan tidak ditemukan sebagaimana keterangan lurah setempat,” ungkap Kabid Humas lagi.

Selain penyelidikan dari legilitas terlapor, penyidik juga kata Kabid Humas telah telah mengambil keterangan beberapa saksi yakni Bupati Enrekang, Wakil Bupati Enrekang serta Kabag Hukum Pemkab Enrekang.

“Dari hasil keterangan saksi-saksi, mengungkapkan bahwa apa yang diberitakan Update Sulsel News oleh terlapor (Ridwan), tidak benar dan merupakan kebohongan, saksi menyebutkan bahwa uang yang akan dipinjam oleh Pemkab Enrekang bukan untuk membayar tenaga honorer. Dan terlapor juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada sumber informasi dan mengutip keterangan Wakil Bupati tanpa klarifikasi dan persetujuan,” terang Kabid Humas.

Kabid Humas, menambahkan bahwa menurut data dari keterangan Pemkab Enrekang terkait tulisan terlapor bahwa uang yang akan dipinjam oleh Pemkab Enrekang direncanakan untuk pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, jembatan dan bidang kesehatan, Pusat sarana olahraga, serta bidang pasar sesuai surat pernyataan Bupati kepada Pemerintah pusat no 912/4213/Setda/2020 tgl 28 Desember 2020. (Laporan.Tim).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button