Nasional

Dugaan Delik, Pencemaran Nama Baik Bupati Enrekang.versi,Mantan wakil Ketua PWI Sulsel.

kasusnya, perlu dicermati secara bijak.

Target tuntas.co.id – Mengawali tahun 2021, dunia pers kembali dihentakkan dengan adanya wartawan dari salah satu media online di Kabupaten Enrekang dilaporkan ke pihak Kepolisian di Polres Enrekang.

Masih teringat,Sabtu ((02/01/2021) lalu, salah satu wartawan media onine, menjadi  terlapor di Polres Jeneponto atas dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) di grup diskusi media sosial Facebook, terhadap Waikil Bupati Jeneponto, Paris Yaris. Surat.

Akibat penahanan yang dilakukan pihak kepolisia di Polres Enrekang, sejumlah aktifis dan jurnalis melakukan aksi penolakan yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis.Pemberitaan media pers pun ramai melansirnya.

Kasus Ridwan alias Wawan, terlapor di Polres Enrekang lantaran dugaan pencemaran nama baik Bupati Enrekang, Muslimin Bando, terkait lansiran pemberitaan aliran dana Pemulihan Eknomi Nasional (PEN) senilai Rp516 Miliar untuk diperuntukkan membayar gaji honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Enrekang.

Pembela News Tentang Dugaan Delik "Pencemaran"Nama Baik Bupati Enrekang
patut diapresiasi rekan-rekan jurnalis yang peduli terhadap rekan sejawatnya yang mengahadapi masalah sengketa pers ( foto dok )


Dari kedua kasus delik pers itu, yang bukan menghentakkan balantika dunia pers, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi dunia pers agar penuh kehati-hatian dan lebih mengedepankan pencermatan dan ketepatan dalam melansir suatu karya jurnalistik, ketimbang mengedepankan kecepatan tanpa dibarengi hati nurani.

Bagaimanupun dalih dan dalilnya, sepanjang seseorang terusik perasaannya dan merasa dirinya dicemarkan dan difitnah, ada ruang hukum yang telah tersedia dalam KUHP dan KUHAP serta Undang-Undang ITE. Hal seperti itu sebuah kewajaran, terlebih jika orang itu pejabat publik.

Seorang jurnalis yang bermaksud melansir sebuah pemberitaan yang bersifat kasuistik, tidak sekedar  mendengar informasi yang berkembang lantas serta merta melansirnya. Hal seperti itu memang fatal jadinya.

Aturan yang mengikat tugas seorang jurnalis, terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) – Pasal 1,2,3 dan 4. Ke-empat pasal ini, banyak terabaikan bahkan bisa jadi banyak yang belum terbacakan dan memegangnya oleh  sebagian jurnalis.

Kode Etik Jurnalistik, adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemderkaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalan tugas jurnalistiknya.
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1998 Tentang Pers, dibentangkan 5 pasal  soal azas, fungsi, hak kewajiban dan peranan pers, hal mana dapat ditafsirkan bahwa dunia kewartawanan nasional adalah sebagai wahana komuikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini yang harus dilaksanakan sesuai dengan ke-5 pasal tersebut di atas.

Informasi yang bersifat kasuistik yang beredar luas di masyarakat, bagi seorang wartawan tidak serta merta hanya berdasar pada asumsi dan statemen sumber. KEJ telah mengatur seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya terlebih yang bersifat kasuistik, wajib menaati dan menjalankan pasal 1 yang menggariskan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen ( bukan netral ), menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Untuk menghasilkan berita yang akurat, diperlukan adanya konfirmasi banyak pihak terkait yang kapasitasya kredibel yang  mengetahui persis terhadap kasuistik yang berkembang itu. Namun sebenarnya, konfirmasi dalam kasuistik tidak hanya sebatas konfrmasi, tetapi juga diperlukan adanya klarifikasi dan verifikasi di balik kasuistik yang berkembang itu. Seorang wartawan merasa puas dan aman jika sudah melakukan konfirmasi, tetapi lupa begitu pentingnya klarifikasi dan verifikasi dalam sebuah berita kasuistik.

Konfirmasi, klarifikasi dan verifikasi juga dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasuistik Kepolisian tidak sebatas konfirmasi terhadap pelapor dan terlapor, melainkan juga patut dilakukan klarifikasi dan verifikasi dengan mendatangi TKP, memanggil pihak-pihak yang tahu persis kasuitik itu, mengumpulkan bukti dan keterangan tambahan lainnya.

Sama diketahui, semua laporan dan atau pengaduan dari siapapun, merupakan suatu kewajiban pihak kepolisian untuk melayani dan menerima serta menyidiknya. Masalah apakah memenuhi unsur pidana dan atau perdata, diperlukan yang namanya penyelidikan dengan melakukan konfrmasi, klarifikasi dan verifikasi atas apa yang dilaporkan.

Kalaupun di kemudia hari, masalah yang dilaporkan tidak memenuhi unsur delik, jelas suatu kewajiban pihak kepolisian untuk membebaskan dan atau menghentikan kasuitik tersebut. Namun jika dipandang kasuistik itu memenuhi unsur pidana, tentu akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan pelimpahan ke proses peradilan.

Perlu dipahami, kepolisian dalam menangani suatu persoalan kasuistik, misalnya dalam kasus delik pers, yang lebih dikedepankan kepolisian dalam menangani laporan pengaduan itu, tentu berdasarkan KUHP.

UU PERS DALAM SENGKETA PERS.

Dalam UU Pers terdapat  ketentuan pidana yang diatur di dalamnya mencakup masalah antara lain, dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran serta dalam menjamin kemerdekaan pers maka pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, tindakan yang melanggar pasal ini mendapat ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Tuntutan yang saat ini menyeruak soal agar dalam menyelesaikan perkara pers para penegak hukum hendaklah berpegang pada Undang-Undang Pers sebagai aturan khusus. Pada akhirnya, penanganan permasalahan pers saat ini sudah sampai pada titik penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 secara lex specialis yang didukung pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut RH.Sireagr, mantan Wakil Ketua Dewan Pers menjelaskan, Sampai sekarang belum ada jalan keluar yang dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau penanganan perkara akibat pemberitaan pers. Karena mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UUPers) dalam menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers selain belum memuaskan, juga masih diperdebatkan.

Di satu sisi kalangan pers menginginkan supaya kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan pers diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan UUPers. Tapi pada sisi lain aparat penegak hukum umumnya cenderung menerapkan pasal-pasal perdata dan pidana karena pengaturannya dalam UUPers tidak lengkap.

Mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers masih diperdebatkan karena� ada pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut UUPers tidak mengikat. Mekanisme itu hanya mengikat pihak pers sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUPers yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sedangkan pihak di luar pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya. Sebab yang namanya �hak�, maka tergantung yang bersangkutan apakah akan mempergunakan haknya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan, bahwa pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata dan tuntutan pidana.

Persoalan tuntutan dan aspirasi agar kasus delik pers harus menggunakan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, tentu pihak kepolsian juga akan merujuk kesana.

MENCERMATI  DELIK ADUANNYA SECARA BIJAK.

Sejumlah media melansir kasus tersebut, diikuti  elemen, penggiat dan komunitas pers termasuk PWI Perwakilan Sidrap-Enrekang, diwakili Plt Ketuanya Marno Pawessai dan PWI Perwakilan Parepare-Barru diwakili Sekertarisnya, Muh.Arsyad turut mempertanyakan laporan pencemaran nama baik Bupati Enrekang tersebut ke pihak kepolisian.

Sementara yang diinginkan penerapannya berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, karena masalah ini terkait pemberitaan dan produk jurnalistik yang dilansir oleh seorang wartawan melalui media pers.

Harapan dan kecemasan yang dilayangkan kepada pihak kepolisian, untuk lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah, yang selanjutnya di proses melalui prosedur etik berdasarkan UU Pers, dan atau melalui mediasi tanpa harus ada pelaporan.

Dari kasus Ridwan alias Wawan tersebut, apakah termasuk delik pers atau delik umum. Hal inilah yang patut dicermati secara bijak.

Apa yang disebut dengan Delik Pers. Delik adalah pelanggaran pidana yang bisa dijatuhi hukuman. Kumpulan pasal-pasal pidana yang mempunyai karakter khusus, biasanya dikenal sebagai delik tertentu. Delik Pers sebenarnya tak mempunyai karakter khusus. Karena istilah delik Pers secara terminilogis perundang-undangan sebenarnya tidak ada. Pengertian yang diguanakan selama ini adalah delik pidana yang dilakukan oleh lembaga pers, itulah yang dsebut delik pers. Hanya saja biasanya delik yang dilakukan pers mendapat pidana tambahan jika dibanding dengan delik biasa.

Terdapat lima rumusan kawasan delik pers di Indonesis, masing-masing delik terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum, delik penghinaan, delik agama, delik pornografi, dan delik berita bohong.

Dengan perkembangan era tehnologi digital, kini diterapkan  UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Karenas delik-delik tersebut secara legal formal masih ada, sehingga suka atau tidak suka sewaktu-waktu bisa digunakan oleh kepolisian maupun kejaksaan untuk menuntut pers atau wartawan.

Sepatutnya memberi kelonggaran kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus Ridwan, yang diyakini bahwa kepolisian dalam Efek dari kasus ini, menjadi sebuah pembelajaran bagi jurnalis, diperlukan kehati-hatian dan tidak emosional dalam menarasikan sebuah pemberitaan.  Prinsip yang tidak bisa diabaikan oleh para jurnalis adalah, konfirmasi, klarifikasi dan verifikasi, serta menaanti rambu-rambu etika profesi yakni Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, yang bukan hanya dibaca, tetapi juga dimengerti dan dipahami untuk diimplementasikan.

DISIKAPI DENGAN BIJAK

Dalam menyikapi masalah sengketa pers itu yang terkait atas tuduhan yang di alamatkan kepada Ridwan, kita berharap  pihak penyidik Polres Enrekang bijak dalam penerapan hukum, yang tidak serta merta langsung men-tersangka kannya dengan dugaan pelanggaran pencemaran nama baik.

Kita pun harus bijak menghormati tugas kepolisian, memgingat segala bentuk pengaduan dan atau laporan masyarakat, wajib baginya untuk tetap melayaninya. Selanjutnya, dilakukan proses penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti. Dalm hal ini, dalam proses penyelidikan itulah, pihak penyedik akan menentukan berdasarkan hukum, apakah berita ini sudah berimbang, akurat dan tidak bernuansa  beritikad buruk, berdasarkan UU Pers dan KEJ.

.Dalam sengketa seperti kita berharap pihak Dewan Pers turun tangan menyelesaikan sebagaimana fungsinya memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat d UU No,40 tahun 1999 Tentang Pers.

Selanjutnya, tentu akan lebih baik adanya pihak dari pemimpin redaksi dan atau keluarga, kerabat melakukan mediasi langsung kepada Bupati Muslimin Bando, untuk mewakili terlapor dalam penyelesaian masalah secara internal. Mungkin hal ini akan lebih bijak dan arif dilakukan.

Dan kepannya sebagai saran saja, dalam kasus sengketa pers, hendaklah kiranya pihak kepolisian tidak serta melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap jurnalis sebelum melakukan pemeriksaan detail atas laporan delik pers.

Megingat kasus seperti itu, merupakan kasus yang sepatutnya  mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lanjutnya, jika memungkinkan, mengedepankan pertimbangan kemanusiaan dengan menelaah, mencermati serta mengajukan pertimbangan kepada Dewan Pers, apakah yang dilakukan jurnalis itu, termasuk karya jurnalis dan telah sesuai dengan UU Pers dan KEJ.

Tentu Dewan Pers sebagai fungsi dan perannya, akan memberi petunjuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menjadi telaah dan dasar dalam menindaklanjuti dan atau hanya sekedar wajib lapor.

Sekiranya atas pertimbangan Dewan Pers, bahwa itu bukan karya jurnalistik dan bertentangan dengan kaidah UU Pers dan KEJ, tentu menjadi kewenangan penuh pihak kepolisian menindaklanjutinya secara pidana. Dan disitulah kemungkinan dilakukan penahanan agar pihak terlapor tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama selama proses pemeriksaan.(SuBuR/RedTT)

oleh: Nurzaman Razaq /Mantan wakil Ketua PWI Sulsel.

Foto.jurnalis wawan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button