Sultra

Diminta Kejari Kolaka jangan Tutup Mata

Sultra, targettuntas.co.id – Diduga segudang masalah diberbagai desa se Kecamatan Tinondo, dari penjualan lahan warga hingga penyaluran BLT di nilai bermasalah. Dan
aromah korupsi kini tercium di Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. merupakan satu wilayah Kecamatan, memiliki 10 Desa dan 1 Kelurahan.

Di balik penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tinondo, hampir seluruhnya pemerintahan desanya terindikasi bermasalah dalam hal pengelolaan dana desa dan diduga adanya indikasi penjualan lahan Rawah Tinondo ( Lahan Rakyat ) di duga pula terindikasi bermasalah.
Aroma dugaan korupsi di Wilayah Kecamatan Tinondo itu, sudah berlangsung lama. Dan kuat dugaan adanya kecendrungan terjalin koorporasi (kerjasama) antara pemerintaan di kecamatan dengan pemerintahan desa.
Sebagai contoh dugaan kasus yang ditelusuri media Target Tuntas.co.id  Di beberapa pemerintahan desa di Kecamatan Tinondo  seperti,  di  Desa Iwoimea, dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD),   dugaan  pemalsuan tanda tangan bendahara Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ), adanya dugaan peran dan fungsi  PPK di adopsi oleh kepala desa diantaranya,  setiap pembelanjaan bahan perlengkapan pembangunan didominasi oleh kepala desa.  Pengadaan bibit kopi tahun anggaran 2018, yang  di pelopori oleh pihak oknum PMD (kasi PMD) Kecamatan Tinondo, dimana RAB dengan harga Rp 11 ribu rupiah per pohon,  sedangkan harga bibit Rp 3 ribu rupiah, dan Rp.1000, kembali ke kas desa. Bahkan diduga kuat, izin label CV pengadaan di palsukan oleh oknum.
Selanjutnya, di Desa Tawatawaro, disebutkan dalam hal  pengadaan mobil  BUMDES, pada surat kendaraan diduga tercatat nama “Bahar” (salah satu oknum kades).
Anggaran mobil tersebut senilai Rp 150 juta,  dan kini mobil itu  dikuasai oleh oknum kepala desa.
Selanjutnya, mengenai data penerima BPNT juga di sebagian penerima BLT DD diduga yang double menerima,  lebih dari 10 kepala keluarga ya.
Ada apa?

Di Desa Tawatawaro juga diduga terindikasi adanya  tenaga kesehatan (bidang dan perawat) dikosongkan sejak awal tahun 2020 lalu,  polemiknya, anggaran untuk pembayaran tenanga kesehatan tahun 2019  tidak sesuai sehingga tenaga kesehatan mogok kerja.

Terkait mengenai  penjualan lahan rakyatnya (darma), berembus dugaan oknum Kades Tawatawaro pelakunya.sementara BPD di desa itu kurang menjalankan fungsi pengawasan dan kontrolnya. Sama halnya bendahara tidak mengetahui seluk-beluk pencarian anggaran, dan pembelanjaan anggaran. Olehnya itu  kuat dugaan semua di tunggangi oleh oknum kadesnya.
Menyeruak pula soal pengadaan lapangan sepak bola desa Tawatawaro, yang menelan anggaran dana desa, yang kini sama sekali tidak berfungsi justru bahkan jadi lahan pertanian.

Di Desa Solewatu tetangga desa Tawatawaro, ikut terindikasi dinasti dan aromah korupsi, soal  tidak berfunsginya satu unit bangunan embunng  TA 2018. Bahkan peralatan Embung seperti  “mesin” dialih fungsikan menjadi  mesin traktor oleh oknum. Dan Bangunan tersebut menelan anggaran Rp 510.560.000,(0,5 miilyar) namun hingga saat ini tidak ada asas manfaatnya.

Yang parahnya lagi di tempat terpisah embun justru dijadikan Empang peribadi oleh salah satu oknum, bahkan pembuangan air, dikunci  secara  paten.

Bumbu aroma korupsi, kuat dugaan anggaran Rp 95 juta untuk anggaran pengadaan bibit kopi,TA 2019,  di sunat oleh oknum dan kembali di anggarkan di tahun 2020, dengan satu kegiatan.

Terkait hal itu, adanya bukti  selembar kertas bukti perjanjian, yang ada ditangan anggota DPRD Kabupaten Toraja, (pemilik bibit kopi). Sementara pengadaan bibit di pelopori oleh oknum di kasi PMD Kecamatan Tinondo. Dan itu diberlakukan di setiap wilayah desa.

Sama halnya di Desa Tawarombadaka, diduga pula anggaran TA 2017 dana desa untuk pembangunan teras kantor “fisik “, namun  bangunan hanya terdapat tiang  cor beton. Alias fisik teras kantor ibarat tiang gawang.

Masih lokasi desa Tawarombadaka, Satu item peningkatan pembangunan, pembukaan jalan tani, telan anggaran dana desa ratusan juta rupiah, dianggap oleh warga tidak ada asas manfaatnya, karena lokasinya berada di tengah hutan.

Lagi lagi Ketegasan pihak yang berkompeten seakan tak berkutik, khususnya BPD, pihak PMD, kasi PMD, pendamping desa lokal, bahkan pemerintah Kecamatan Tinondo itu sendiri terkesan menutupi.

Semuanya seakan ompong dengan  temuan  wartawan media ini dimana Sejak bulan Agustus lalu. terungkap dugaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD desa Iwoimea, kecamatan Tinondo, yang sempat menggegerkan warga setempat.

Ketua BPD Desa Iwoimea, yang ditemui  di kediamannya,  (23/8/2020) lalu mengakui hal yang tak lazim. attung  ( 43 ) , sapaan akrab ketua BPD, mengungkapkan,  bahwa sejak dirinya menjadi ketua BPD, belum pernah sama sekali melakukan penandatanganan. jadi kuat dugaan tandatangan BPD di palsukan oleh oknum kades.

Kades Iwoimea, usman Ambo Sakka, yang dimintai keterangannya oleh wartawan media ini (24/8/2020) terkait masalah dugaan pemalsuan tandatangan BPD, mengakui dirinya telah melakukan pemalsuan tanda tangan ketua BPD, dengan ragam alasan.

Menurut salah satu sumber yang yang sempat hadir pada saat   Musdes yang di hadiri oleh Camat Tinondo, H. Ahmad Sp,d dannpihak PMD dan BPD, dan merekam pembicaraan dalam musdes. Dimana dalam rekaman onum Camat membahas soal pemalsuan tanda tangan ketua BPD. Namun ironisnya pihak terkait malah menyalakan media ini. Dan pemalsuan tanda tangan ketua BPD dianggap sah sah saja. bahkan dengan alod oknum Camat Tinondo berpesan kepada masyarakat, “jangan diberikan informasi kalau ada wartawan yang bertanya tentang informasi desa”, Ada apa?

Bukan hanya pemalsuan tandatangan ketua BPD, pengelolaan anggaran dana desa yang di alokasikan untuk dana bumdes juga dikabarkan serupa turut menjadi polemik., bahkan satu sumber (warga) , menyebutkan pencarian pertama anggaran dana bumdes Iwoimea, diduga kuat nyangkut di tangan oknum yang berenisial “M”. Kala itu “M” selaku pelaksana tugas kepala desa Iwoimea.

Sementara oknum bendahara Bumdes Iwoimea berinisial “J” menjelaskan  kepada wartawan media ini, “sejak saya menjadi bendahara bumdes saya ini ,belum pernah bertanda tangan bahkan wujud anggaran dana bumdes saya belum pernah melihat wujudnya bagaimana modelnya, bahkan saat pencarian kami tidak di kabari” ujarnya.

Lanjut “J” menguraikan, “hal ini pernah disampaikan langsung kepada pemerintah desa, dengan tujuan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Sebab dana yang dikelola oleh bumdes, merupakan  uang Negara”,Ujarnya dengan penuh rasa cemas.

BAGE (52), orang tua bendahara bumdes, membenarkan, “ia saya pernah menanyakan kepada Usman atau kades, “bagaimana ini pak desa, kami bingun dengan status anak saya, kenapa tidak pernah dilibatkan kalau ada kegiatan, Di katakan berhenti atau di berhentikan tidak ada juga pemberitahuan” tanya Bage pada kades saat itu.

Masih  Sumber yang sama, ” jadi saya kembali bertanya kepada kades, kalau begitu lebih baik anak saya mengundurkan diri, (berhenti saja)”, namun kades menjawab: “oh tidak semudah itu untuk mengundurkan diri, karena bendahara bumdes, sudah keluar SK, nya”, jawab oknum kades kepada Bage.

Sedangkan Anggaran dana Bumdes Desa Iwoimea mencapai ratusan juta rupiah. Masih seputar informasi kongkalikong, dibalik gunung tanah subur ,Desa Iwoimea, KAUR pembangunan desa , yang sekaligus seharusnya menjadi pelopor setiap kegiatan pembangunan (PPK), namun kicauannya sangat mengejutkan.

Umar  KAUR mengakui fungsi PPK di ambil alih oleh pihak pemerintah desa, dengan alasan  menyerahkan sepenuhnya “kemudi” PPK kepada pemerintah desa. Karena dirinya tidak mau repot. Termasuk pembelanjaan kebetuhan kegiatan pembangunan, sebab menurutnya simpel, lagian bendahara desa masih saudara dengan kades. “Ia, semuanya saya serahkan kepada pemerintah desa, jadi saya ini hanya turun mengawasi orang kerja, kan simpel, karena hampir semua kegiatan di wilayah desa Iwoimea sistem borong. Terkhusus Desa Iwoimea,  kami lebih dominan, memakai tenaga pemborong dari luar wilayah desa Iwoimea ,jadi bukan sistem harian, HOK / padat karya tunai,” kan repot kalau harian” tuturnya.

Masih Umar, “seperti halnya pembangunan infrastruktur jembatan, yang sedang berlangsung, kami memakai tenaga pemborong, dari desa sebelah, dengan upah kerja Rp.25 juta rupiah.pungkas Umar,saat di jumpai (24/8) lalu.

Sementara bangunan yang dimaksud anggaran sebesar Rp.136 juta rupiah. meski hal ini merupakan pelanggaran dan suda diketahui oleh pihak-pihak terkait, namun belum ada tindakan alias terkesan ada pembiaran. Lebih fatalnya ukuran besi yang di gunakan di temukan di duga ada yang tidak sesuai juknis, dan bahkan ada alasan kades kepada tukang bangunan, kalau gambar yang salah. Di RAB memang besi 16, sementara di gambar besi 18. Fakta ini terungkap saat media ini mendatangi lokasi.

Halserupa dengan pengelolahan anggaran dana bumdes desa Tawatawaro, serta Kong kalikong data penerima BLT DD lebih dari 10 kk ditemukan juga menerima BPNT (dobol),. bukti temuan media ini sudah di serahkan kepada pemerintah Kecamatan Tinondo selaku pemimpin wilayah. Lagi-lagi masih berlanjut, penyaluran berikutnya masih ditemukan demikian dobol/ganda.

“Sejudul dengan pengelolaan anggaran dana Desa Tawarombadaka, untuk pembangunan teras kantor, fisik bangunan teras kantor mempertontonkan kongkalikong, diduga aroma korupsi baunya menyengat.

Kendati demikian faktanya di lokasi hanya ada tiang cor beton, ibarat gawang tanpa kiper, Senin sampai Sabtu , tak jarang kantor desa Tawarombadaka dikabarkan kosong tanpa penghuni warga kantor ,kurang aktif, sedangkan anggaran dana desa TA 2017, yang di alokasikan untuk pembangunan teras kantor sebesar Rp.20.juta rupiah, ungkap warga, setempat. Yang mengaku punya data rincian anggaran.

Meski Camat Tinondo,H.Ahmad, mengetahui polemik secara detail, namun pihaknya masih saja terkesan ABAI alias tutup mata, berbagai alasan diantaranya. nanti setelah pemilihan bupati dan wakil Bupati Kolaka timur, baru di tindaki, hal ini acap kali, jadi alasan utama Camat Tinondo.

Miris faktanya, uang negara dijadikan ladang gemuk oleh oknum bandel, puluhan tahun memimpin Desa Tawarombadaka perwajaan kantor masih jauh dari lingkaran lingkungan kantor tertata, dinasti kekuasaan terselubung , mewarnai roda pemerintahan Ambo sakka desa Tawarombadaka, berkedok,  setiap kegiatan pembangunan di sengaja dilebihkan ukuran volumenya , satu bukti, tepatnya perbatasan antara desa Tawarombadaka dan Tawatawaro Pembangunan derenase , di kabarkan volume bangun “opsaide”masuk diarea lokasi desa Tawatawaro, kurang lebih sekitar 10 meter, dengan alasan memakai uang saku, kades tawarombadaka.

Sementara pihak berkompeten dalam pengawasan belum ada yang, menampakkan ketegasan seputar kongkalikong oknum bandel.

“dinasti terselubung, yang bernuansa haus kekuasaan, dan anti kritik. Jika ketegasan seorang pemimpin wilayah bergantungan pada kepentingan politik, sudah dapat di pastikan hadirnya seorang pemimpin wilayah berdasarkan dinasti politik, utusan para elite politikus yang haus kekuasaan.(wajar terkesan ABAI-Red).

Jejeran aroma dugaan korupsi APBN dana desa, ibarat hamparan jalan poros Kecamatan Tinondo,hujan berlumpur, panas berdebu.”Tetangga wilayah Desa Tawatawaro. Yakni, oknum kades Solewatu belum cukup setahun memimpin wilayah desa, sudah menambah bobot aromah dugaan korupsi, APBN dana desa.

Aksi Kades Solewatu, yang di duga kuat dana desa DD TA 2019 di adopsi sebesar Rp.95 juta rupiah.anggaran tersebut di alokasikan untuk pengadaan bibit tanaman kopi tahun 2019.

Namun kelirunya, diatas kertas putih, kades solewatu “ia, Arsyad kades terciduk bukti dokumentasi foto, surat pernyataan yang di tanda tangani diatas materi, dan akan menganggarkan dengan kedua kalinya RP.95 juta rupiah di TA 2020. “Jika dalam satu kegiatan tahun 2019, dianggarkan dua kali dan atau kembali di anggarkan tahun 2020 , pertanyaan nya, anggaran yang pertama TA 2019 kemana,,,? dan dimana rimbanya,,,,?nyangkutnya dikantong siapa,,,,,?
“Jawabnya simpel,,,,,.

Fakta tersebut, sudah diketahui secara detail oleh pihak pihak terkait.

Ada dugaan persekongkolan dalam koorporasi aroma dugaan korupsi berjalan secara rapih dan sistimatik di Wilayah Kecamatan Tinondo.

Selain itu kecamatan tinondo,  telah mencatat sejarah baru sekaitan anggaran dana desa untuk pengadaan bibit kopi, yang di pelopori oleh kasi PMD , (FP ). Terbukti, melakukan penundaan pembayaran bibit kopi kepada pemilik nyangkut sebesar Rp 17.500,000′ selama dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun. (2018-2020)

Herannya, saat fakta ini terungkap justru pihak pemerintah, menyalahkan oknun wartawan media ini. Hal ini di ungkapkan langsung oleh sang pemilik bibit yang merasa dirugikan. Mereka sudah bayar tapi mereka menilai (wartawan) yang salah”, ujarnya.

Masih Sumber, bahkan pak camat mengatakan kepada saya kenapa kau sampaikan kepada awak media. Lanjut, “pemilik bibit”, jadi saya jawab, sama pihak kecamatan, andaikan saya tidak meminta bantuan kepada wartawan ,mungkin polemiknya belum selesai,”saya ini ibarat sedang tenggelam dan saya sangat merasa dirugikan otomatis saya mencari pertolongan. sebab yang bersangkutan kasi PMD, (FP),sudah, berulang kali ingkar janji, bahkan saya kembali di janji katanya akan dibayar setelah pencarian tahap ketiga anggaran dana desa TA 2020.

Sementara bibit di angkut tahun 2018 Lagian” Padahal, pemerintah desa suda melakukan pembayaran (melunasi ) kepada pihak yang bersangkutan, (kepada kasi PMD) namun FP melakukan penundaan kepada saya, buktinya kadesnya hadir dan mengakui suda lunas, ujarnya pemilik bibit, menirukan percakapan di kator camat tinondo. Sambil meminta tidak ditulis jati dirinya, dalam berita.

Selain itu, tercat pula sejarah memilukan, masih sekaitan anggaran pengadaan kopi, dana desa sekecamatan tinondo Sesui informasi yang di himpunan wartawan media ini, dari 10 wilayah desa, hanya satu diantaranya tidak melakukan pengembalian. Hal ini di ungkapkan langsung oleh salah satu kades yang telah melakukan pengembalian anggaran karena terpaksa dan atas lobi kasi PMD. Dan turut dibenarkan  oleh satu kades yang mengakui bahwa dirinya tidak melakukan pengembalian, sebab menurutnya anggaran tersebut memang anggaran dana desa, namun pengadaan tanaman bibit kopi, itu kan, di pelopori oleh pihak PMD, kecamatan tinondo., Kami tinggal membagikan kepada masyarakat.

Rekor Sejarah baru tersebut, tidak mungkin terjadi,jika ada pengawasan dari pihak yang berkompeten namun, “ironisnya”. Kenapa,,,,,? berdasarkan ungkapkan sumber, yang hendak dituliskan jati dirinya(3/10/2020)”bagaimana bisa, ada pengawasan bila faktanya pihak pemerintah kecamatan tinondo, terkesan melindungi oknum kades bandel.

eks Camat Tinondo, Bastian S,pd M,pd saat memimpin desa solewatu. turut menambah bobot ,satu unit bangunan Embung desa solewatu tidak memiliki asas manfaat, sementara Anggaran (0,5 milyar)

Sebelumnya telah dilansir dari media target tuntas.cod.id. online dan cetak, Namun belum ada respon dari pihak terkait. Hal ini sudah diketahui pihah kejaksaan negeri kabupaten Kolaka, untuk itu diharapkan , bidik dan Lidik oknum bandel, yang rugikan negara, dan rakyat, jika terbukti harap di tindak tegas, sesuai aturan yang berlaku, Agar ada efek jerah, bagi oknum.

“Satu titik pembuktian, aromah dugaan korupsi kepemimpinan Bastian eks camat tinondo. pengelolah anggaran dana desa, TA 2018 yang di alokasikan untuk satu unit bangunan embun desa tepatnya , di wilayah perbatasan antara desaTawatawaro dan desa solewatu, lokasi dan anggaran serta kegiatan pembangunan Embung desa tersebut merupakan perogram desa solewatu,tiada lain dengan tujuan peningkatan hasil pertanian rakyat.

Kegiatan Yang di pelopori oleh camat tinondo, kala itu, Bastian , yang menjabat selaku camat, dan juga selaku pelaksana jabatan kades solewatu. Pembangunan satu unit Embung desa yang dibangun pada tahun 2018, dengan sistem padat karya tunai. Alhasil diresmikan pada tanggal 30 Desember 2018. ditangan kepemimpinan Bastian S,pd M,pd, bangunan tersebut sukses namun dikabarkan hanya berfungsi satu kali  ,”(terisi air hanya sekali-Red) kemudian ambruk dan hingga kini, masih dalam kondisi rimbun dan tidak berfungsi.ungkap warga yang ditemui Dilokasi embung desa (27/11/2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh satu orang warga,ia, seharusnya pihak pemerintah, memperhatikan kondisi bangunan tersebut jangan dibiarkan seperti itu, bahkan sudah berlangsung sejak lama. sebab selain tidak berfungsi juga hanya membawa dampak buruk bagi tanaman padi , karena Embung tersebut kini hanya jadi dinasti sarang hama (tikus nakal). Selain meningkatkan perkembangbiakan hama (tikus nakal) yang dapat membawa dampak buruk  pada tanaman padi, ambruknya sudut  bangunan tersebut juga mengeruk badan area persawahan milik rakyat. Sedangkan besaran anggaran  Dana desa DD yang bersumber dari APBN, TA 2018 yang di alokasikan untuk bangun embung, tersebut sebesar 0,5 milyar atau Rp.510.560,000’00 Namun kualitas bangunan mencerminkan ‘angka nol besar’, terkesan pemborosan 1/2 Anggaran dana desa,TA 2018 kini tidak dapat dirasakan manfaatnya.

Rakyat hanya bisa pasrah menelan pil pahit kenyataan pahit ,seper dua APBN dana desa ludes tidak memiliki asas manfaat, .belum cukup umur setahun bangunan embunng tersebut sudah ambruk, anehnya,,,,,? tidak ada upaya pemerintah untuk melirik lokasi embung. Ambruknya bangunan tersebut tidak dapat meningkatkan hasil pertanian, justru sebaliknya, hadirnya Bangunan yang tidak berfungsi, merupakan benteng dinasti hama (tikus nakal) yang dapat mengancam gagalnya hasil pertanian rakyat. Bangunan tersebut di resmikan 30 Desember 2018, dikabarkan  ambruk sejak tahun 2019. Hingga kini belum ada perbaikan.

Serta beberapa bagian bahu bangunan terdapat titik keretakan, alias bangunan asal jadi. begitupun dengan kabar hangat pengadaan lampu jalan PLTS, program desa terang dan bantuan KWH Listrik untuk warga kurang mampu, sekecamatan Tinondo, hangat kabar dibalut masker, “Sentil warga setempat. Ia”jangan-jangan, ikut tertelan seiring “serupa”  kabar percetakan Sawa kala itu, yang berbenturan dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit PT SARI”, ujarnya pada (27/11).

Menurut keterangan warga ia punya bukti strifikat serta kopian data-data penerima strifikat yang diduga kuat lokasinya berada di dalam area lokasi PT SARI. Konon kabarnya strifikat yang terbit tak kunjung muncul di permukaan publik, dan tidak menyentuh tangan rakyat. hingga PT SARI masuk mengelolah, dengan dalil semua lokasi yang dikelolah pihak PT SARI, merupakan hak milik PT SARI, atas dasar telah membeli kepada pemilik lahan, dan tentu berdasarkan persetujuan pemerintah, hal ini di ungkapkan langsung oleh Saiful humas PT SARI, saat dijumpai beberapa waktu lalu (15/8/2020).

Satu bukti, persetujuan pemerintah terkait teransaksi pembelian pihak PT SARI,(lahan yang dikelolah-Red). Salah satu bukti kuat lahan milik  darma  (56 tahun) masyarakat, menguak bukti di jual oleh oknum kades bandel yang tidak bertanggung jawab. dimana penjualan tersebut ikut ditandatangani oleh Oknum Camat Tinondo yang berinisial “B” serta didalam dokumentasi foto, oknum kades Tawatawaro sedang memegang uang tunai pecahan 100 ribu, yang dilengkapi dengan papan transaksi dengan keterangan tahun 2015. serta Poto copy KK dan KTP milik oknum kades, dan bukti tanda tangan diatas kertas hitam putih yang dilengkapi dengan materi. Yang berdampingan dengan tanda tangan oknum Camat Tinondo. Bukti dokumentasi tersebut, di sadap media ini berdasarkan informasi dari pemilik lahan (3/8). Darma (56 tahun) mengungkapkan pihaknya mengetahui penjualan lahan miliknya atas pemberitahuan dari pihak penegak hukum wilayah kabupaten Kolaka, sejak bulan Mei 2020. Kala itu, darma yang statusnya terlapor atas pengrusakan tanaman sawit PT SARI, yang berdiri diatas lahan milik Darma. Sedangkan, Darma (56 ),  warga setempat mengaku kehilangan lahan pertanian, sejak tahun 2015, hingga kini lahan tersebut masih dikabarkan simpan siur. Hal tersebut sudah menciderai kedemerdekaan rakyat. Akibat ulah oknum bandel yang tidak bertanggung jawab. Sementara pemerintah Kecamatan Tinondo, maupun pemerintah desa , setempat, terkesan tutup mata atas kasus ini.
    Semrawutnya penyusunan  pengelolahan anggaran dana desa, serta leluasanya oknum bandel, akibat minimnya ketegasan dan pengawasan pemimpin wilayah Kecamatan Tinondo, tertuang dalam bentuk pelanggaran oknum kades bandel  dan eks PJ kades Solewatu 2018, mewarnai wilayah Kecamatan Tinondo, bahkan aromah korupsi semakin menyengat.

Kini masyarakat hanya bisa pasrah menelan pil pahit menyaksikan aksi leluasa para oknum kades bandel. Udara atau angin segar tak lagi dapat di nikmati oleh  masyarakat.

Menyengat nya aromah korupsi dan kong kalikong kini tak mampu terbendung. Oleh gertakan oknum kades bandel, yang sering kali berkicau’ kalau dirinya adalah mantan pereman yang pernah melegendaris, seperti halnya oknum kades Tawatawaro, saat dijumpai dikediaman’nya,(3/8/2020).

Tujuan wartawan media ini, untuk mengklarifikasi / konfirmasi, sekaitan dugaan keterlibatan oknum kades atas penjualan lahan darma, ” Nappai itu kuissengi engka fale lahan’na Bu darma na’ala perusahaan, Leh,, “enna muissengnga Leh,,,” mantan pereman ka, di,oloo,,,, Gertak oknum Kades dengan bahasa Bugis.

Lanjut kades, “Ia, baru saya tahu kalau ada lahan milik darma yang di ambil perusahaan, kamu tidak tahu saya” Sebelum saya menjadi kepala desa, saya ini preman. Saya pernah mengedar barang terlarang (narkoba), berbagai jenis”, ujar oknum kades dengan nada yang sombung.

Masih, ungkapkan oknum kades, “ia, pernah pihak perusahaan PT SARI meminta kepada beberapa pemerintah desa untuk menyetor KTP dan KK, tapi cuma saya yang tidak menyetor”, kilahnya.

Lanjut di tanyakan untuk apa KTP dan KK, di setor ,,,? Pertanyaan media. Makin melaju dan oknum kades merasa terpojok dengan berbagai pertanyaan dari wartawan media ini, oknum kades pun naik pitam hingga  melontarkan nada yang keras, “Ia, katanya untuk membuat rekening khusus, namun hanya saya yang tidak menyetor kepihak perusahaan, sambil menyebutkan satu persatu oknum yang menyetor KTP dan KK, satu diantaranya istri Ambo sakka yaitu oknum kades Tawarombadaka yang ikut menyetor KTP dan KK, kala itu”, ungkapnya.

Aneh tapi nyata,,,,. Bagaimana mungkin kades, tidak mengetahui penjualan lahan milik rakyatnya sementara dokumentasi foto bukti orang yang telah melakukan penjualan lahan milik rakyat, menampilkan foto oknum kades, yang dilengkapi dengan dokumen foto KTP dan KK oknum, lagian dokumentasi tersebut di temukan oleh Darma, didalam ruangan kantor polres Kolaka, atas izin aparat Kepolisian. Darma bersama kemanakanya di izinka untuk memotret, bahkan di beritahu kalau oknum kades lah yang terlibat didalam penjualan lahan tersebut.

Masih sekaitan penjualan lahan Darma, humas PT Sari, Saiful juga membenarkan, itu sangat keliru jika pemerintah setempat (desa ) tidak mengetahui hal tersebut. Kenapa,,,,? Semua transaksi pembelian ataupun penjualan lahan, rawa Tinondo, tentu atas persetujuan tanda tangan pemerintah setempat. Baik di lokasi wilayah desa Tawatawaro maupun lokasi wilayah desa lainnya dan mustahil kades tidak mengetahui, mestinya jika ada masyarakat yang hendak menanyakan hal ini wajib pemerintah setempat menjelaskan. Karena pihak kami (PT Sari), melakukan penanaman sawit diatas lahan rawa Tinondo, tentu kami memiliki hak bukti kepemilikan atas dokumen”, jelasnya.

Kini para oknum pejual lahan milik warga sudah sampai ke ruangan Andy Malo Manurung , kasi Intel Kejaksaan negeri kabupaten Kolaka (Kejari Kolaka) sejak tanggal,(16/11/2020) Ia” kami akan melakukan pelayanan secara menyeluruh dan merata, serta menindak tegas oknum bandel yang dapat merugikan Warga. untuk itu harap kiranya Darma pemilik lahan menyiapkan dokumen bukti hak kepemilikan lahannya”, .tegas Andy Malo Manurung kepada media ini.

Sedangkan untuk indikasi korupsi Dana desa, pihaknya segera melakukan lidik berdasarkan peraturan persiden Republik Indonesia PP UUD NO 43 tahun 2018 tata cara dan peran serta masyarakat membantu pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Supriadi buraerah media Target Tuntas” mewakili menyampaikan aspirasi masyarakat, kembali mengharapkan kepada pihak yang berwajib, (APH) kiranya turun kelokasi untuk melakukan pemeriksaan, kepada semua oknum bandel dan kami harap ditindak tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku dan jika terbukti seret kepenjara. Sebab jika hal ini di diamkan, sama halnya memper panjang derita rakyat, dan dapat menciderai kemerdekaan rakyat .

Andi malo Manurung ,kasi Intel Kejari Kolaka, tanggal 6 Januari 2021, kembali di konfirmasi, hingga kini belum ada jawaban terkait perkembangan Lidik atas dugaan kasus korupsi para oknum bandel.
Olehnya itu, kami berharap agar Kajari Kolaka lebih serius dalam menangani kasus ini.

Lap. (Supriadi buraerah).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button