Sultra

250 Juta Anggaran, ‘PAUD 56 Juta Diduga Nyakut Dikantong Kades Tawa-tawatro

Sultra, targettuntas.co.id – Upaya pemerintah pusat, persiden republik Indonesia RI , sampai ke pelosok desa untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, anggaran dana desa juga di peruntukkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta untuk pembangunan fasilitas pendidikan,dan fasilitas kesehatan.

Seperti Halnya di desa tawatawaro , kecamatan tinondo, kabupaten Kolaka timur, provinsi Sulawesi tenggara. Anggaran dana desa,TA 2017
Yang dialokasikan untuk pembangunan satu unit gedung sekolah anak usia dini PAUD, kabarnya sukses di laksanakan.sama halnya dengan pembangunan ,satu unit bangunan fasilitas kesehatan (posyandu). kedua bangunan tersebut di kerjakan tahun anggaran TA 2017.

Namun ironisnya justru dikabarkan kades ter, indikasi melakukan penyimpanan anggaran sebesar Rp.51.000,000,ia anggaran yang disinyalir nyangkut dikantong kepala desa, jelas nyata,itu bukan hak kades ,jika benar itu untuk upah kerja.tandas sumber yang diminta tanggapan ,(18/10) lanjut masih sumber yang sama, karena anggaran itu, untuk pemenuhan pembayaran upah pekerja,lagian kades bukan tukang kayu atau tukang batu,dan atau kuli/buru bangunan, melainkan kades seorang pemimpin, lembaga formal pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh, dengan mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, serta layak terbuka ,baik kepada publik maupun kepada masyarakat luas.

Bukan malah, tertutup dan menutupi serta seenaknya melakukan manipulasi Kong kalikong , dalam hal pengelolahan anggaran dana desa,(uang negara). Bebernya.

Jumlah anggaran dana desa DD yang dialokasikan untuk pembangunan PAUD sebesar Rp.250.368,400 dengan rincian pembagian regulasi kegunaannya sebagai berikut:
Bahan________: Rp.148.140,000
Upah pekerja :Rp.89.110,000
operasional TPK:Rp.7.498,600

Terkhusus, anggaran untuk upah pekerja, yang sebesar Rp.89.110,000 sudah jelas masih ada anggaran yang kini dikabarkan diduga nyangkut dikantong kades, sebesar Rp.56.110,000 .

Hal,ini terungkap faktanya, berdasarkan hasil wawancara media ini, kepada satu sumber yang mengaku mengerjakan bangunan tersebut,
“Ia,Saya yang kerja itu bangunan sekolah PAUD , Alhamdulillah sukses dikerjakan sesuai jadwal jangka waktu hari Kalender pengerjaanya, dan untuk upah kerja yang saya terima sebesar Rp.33.000,000. Imbuhnya.

Pertanyaan nya jika pekerja mengaku hanya menerima haknya sebesar Rp.33.000,000 lalu sisanya Rp.56.110,000 nyangkut dimana?

Sedangkan sesuai aturan , pengelolaan anggaran APBDesa, mustahil upah pekerja dijadikan sisa anggaran tidak tepakai (Silpa)

Hal, serupa membumbui aromah kurang sedap roda pemerintahan “Bahar kades” Tawa-tawatro
Sekaitan dengan peningkatan program pelayanan kesehatan lingkup pedesaan.
Fakta kembali terungkap, perogram desa idonesia sehat kini diabaikan oleh pihak pemerintah desa, hingga saat ini , tenaga kesehatan, bidang dan perawat didesa tawatawaro, dikabarkan dikosongkan alias tidak ada sama sekali., sementara anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran honor bidang dan perawat, wajib di fungsikan dan tidak untuk disimpan,karena perogram desa idonesia sehat merupakan perogram nasional.

Turut,pula diduga kongkalikong pembagian bantu langsung tunai BLT-DD,serta penggunaan dan pengadaan mobil bumdes tidak sesuai dengan regulasi.

Data BLT DD terdapat beberapa penerima bantuan dengan benturan data penerima PKH,dan BPNT, sedangkan untuk pengadaan mobil badan usaha milik desa BUMDES terciduk atas nama “Bahar” kades tercatat sebagai nama pemilik mobil,(STNK atas nama BAHAR-red).
Dan kini unit,(mobil) dikuasai oleh kades.
Adapun, jumlah anggaran untuk pengadaan mobil tersebut sebesar Rp.150 juta rupiah.

Bahar,kepala desa tawatawaro saat hendak dikonfirmasi sedang tidak ada dikantor dan dirumah, ujar sumber yang ditemui (18/10). Ia pak desa sedang tidak ada di tempat.
Berdasarkan UUD no 43 peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah untuk memberantas tindakan korupsi ,Kembali media ini, mengharapkan kepada pihak yang terkait (APH) untuk turun melakukan pemeriksaan sekaitan dengan isi berita ini dan jika terbukti, diharapkan agar melakukan tindakan tegas, serta memperoses sesuai aturan yang berlaku.,kerena jika hal ini di, diamkan maka sama halnya memberi ruang kepada oknum bandel, untuk melakukan kongkalikong dan manipulasi serta melakukan pembodohan kepada rakyat.

Sementara pihak kejaksaan negeri Kejari Kolaka provinsi Sulawesi tenggara A. Malo manurung kasi intel saat dikonfirmasi ,lewat whatsap (20 /10) pesan singkat belum dibuka/dibaca kuncinya (tim)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button