Sorot

Usut Tuntas Kongkalikong, Desa Iwoimea “APH” Tangkap Oknum Nakal yang Kelabui Masyarakat

Sultra, targettuntas.co.id – Senandung noda, lumuran dugaan korupsi dan dinasti kekuasaan roda pemerintahan usman ambo sakka desa iwoimea.terkuak, bukti nyata Agustus terungkap pemalsuan tandatangan ketua BPD, dan September ikut terungkap pemalsuan tandatangan bendahara bumdes.

Diharapkan kepedulian kepada Aparat penegak hukum “APH” periksa dan jika terbukti tangkap oknum nakal kenapa,,?.

Pasalnya dapat merugikan negara, dan ulahnya mengelabui rakyat, suda terbukti dengan adanya pemalsuan tandatangan BPD , dan kurangnya teransparansi pengelolaan anggaran APBDesa, serta, terdapat beberapa bangunan yang minim kualitas.

Dibalik, bukit gumpalan tanah gunung iwoimea terdapat suatu perkampungan yang terkafer menjadi satu wilayah desa yang terdiri dari 3 dusun , mayoritas pendapatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan peternakan.

Suburnya tumbuhan tanaman pertanian diatas hamparan tanah “iwoimea” kian jadi lahan pertanian yang sangat menjanjikan hasil, bagi warga yang berpemukiman di wilayah tersebut.

Dari berbagai asal Berbondong bondong rakyat mendaki gunung hingga Kini sebagiannya memutuskan untuk tinggal di lokasi desa iwoimea,ada yang berstatus warga perintis , kampung ,adapula yang berstatus penduduk warga baru.

hal ini seiringan dengan berubahnya status dusun iwoimea ke status desa iwoimea, hingga kini di kabarkan wilayah desa tersebut kembali tending topik,”diduga kuat ada lumuran noda dugaan korupsi” di desa iwoimea .

salasatu wilayah yang di jadikan lahan “ladang” gemuknya dinasti pemerintahan yang mencatat dan mengungkap sejarah baru ,mulai dari diabaikannya fungsi tugas para pengendali yang mengendarai roda pemerintahan, yang memunculkan ragam topik yang tak lazim. Seperti halnya pemalsuan tandatangan BPD dan bendahara bumdes, dengan alasan keduanya kurang aktif.,ujar sumber dari berbagai kalangan.

pemalsuan tandatangan ketua BPD , dan pemalsuan tandatangan bendahara bumdes desa iwoimea , tentu ada alasannya dan seperti apa keronologisnya..?

Namun belum ada aturan yang membenarkan jika tanda tangan ketua BPD, boleh di palsukan oleh pihak pemerintah desa, sama halnya bendahara bumdes lah, yang wajib membelanjakan anggaran bumdes, namun yang terjadi di desa iwoimea, justru berbanding terbalik , bukan hanya itu tanda tangan bendahara ikut di palsukan.

oknum tidak mungkin berani melakukan hal seperti ini ketika ada ketegasan dan pengawasan, dari pihak yang berkompeten,namun ironisnya fakta yang di temukan , sesuai pemantauan media minimnya ketegasan, yang di pengaruhi oleh dinasti kekuasaan pemerintahan.

“dugaan kongkalikong dan adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan dugaan korupsi anggaran APBDesa, pasalnya ketegasan dibutahkan oleh dinasti pemerintahan serta kekuasan pemimpin serakah .

rakus kekuasaan dan mudah luntur ,jika di ungkapkan pekerjaannya sesuai kebenaran,nya” media terkadang di benci,” dan di sudutkan.seperti halnya terungkapnya pemalsuan tandatangan BPD , pihak kecamatan
dan PMD’ tidak ada tindakan malahan menyalahkan media,lalu apa harapan rakyat, ungkap eks LSM yang ikut memberikan keterangan (15/9).

Terkhus informasi , Badan usaha milik desa BUMDES, yang terbentuk melalui persetujuan pemerintah desa yang dilengkapi dengan pengurus,dan anggota pengelolah kegiatan usaha.

Struktur kepengurusan badan usaha milik desa BUMDES,yakni, komisaris , direktur ketua, sekertaris dan bendahara, serta para anggota kesemuanya itu Harus bekerja sama, dan bekerja sesuai fungsinya.,kenapa.?

Gagal dan berhasilnya “bumdes” tergantung pengelolaan dan pengawasan, serta potensial jenis kegiatan usaha bumdes itu sendiri ,adapun kegiatan dan jenis usaha yang dikelolah oleh bumdes, tentu harus sesuai hasil kesepakatan pengurus dan anggota, yang mendasar dari hasil musyawarah desa’musdes’ yang turut disepakati oleh komisaris /kades ” BPD dan unsur masyarakat.

Sekaitan dengan usaha,apapun jenis usahanya pastinya erat pula kaitannya dengan pengelolaan anggaran atau dana , apalagi badan usaha milik desa ,BUMDES, anggaran atau dana yang di kelola adalah uang negara, yang di glontorkan melalui APBDesa yang disetujui oleh pemerintah desa.

Adanya program badan usaha milik desa BUMDES, dan di grontorkannya sebagian anggaran APBDesa, yang dialokasikan untuk peningkatan pendapatan ekonomi aset desa.
Merupakan program yang turut disetujui oleh pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa BPD , dengan harapan masyarakat ikut terbantu dalam perogram kegiatan tersebut.

Namun ironisnya, bumdes, iwoimea kini dikabarkan, mendapatkan sorotan, dari berbagai kalangan.,ada apa,,,,?.

Pasalnya, bumdes ,iwoimea , yang diperkirakan telah ,menelan anggaran kurang lebih sekitar Rp .130 juta rupiah , denga rincian penyertaan modal , tiga kali tahap pencarian , tahap pertama Rp.50 juta rupiah , tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp .40 juta rupiah , rincian penyertaan modal Tersebut, pernah di ungkapkan langsung oleh kepala desa iwoimea, saat dijumpai pada bulan Juli .

Terpisah,Jumlah dana tersebut kini di kabarkan , simpan siur ,baik secara administrasi laporan, maupun pengelolaannya, terlebih lagi terkait, keterlibatan unsur pengurusnya.,mulai dari bendahara, dan sekertaris , diduga kuat tidak dilibatkan sesuai fungsinya, ia, sekertaris dan bendahara bumdes hanya di jadikan pelengkap struktur pengurus, ujar, sumber yang di temui
Dilingkungan desa iwoimea (16 . September)

Masih, sumber yang sama’jenis kegiatan usaha milik desa BUMDES, iwoimea ,yang kami ketahui diantaranya , ketel atau penyulingan minyak Nilam, mesin senso ,mobil grandong, dan usaha campuran sembako kebutuhan sehari-hari.
Ketusnya,sambil menyebutkan nama sekertaris dan bendahara, serta direktur ketua bumdes.

Jaiz, yang disebutkan selaku sekretaris saat dikonfirmasi , sedang tidak ada di tempat, “sementara ini beliau ada di Sulawesi Selatan ungkap kerabat keluarga yang di temui di kediamannya, lanjut media ini, melakukan konfirmasi lewat telepon seluler , Tut,,,t,,,Tut,,,ngtt tungtk, telpon tidak tersambung.

Sama halnya dengan direktur ketua bumdes, Syamsidar, atau akrab di sebut indo Cakka.
Turut pula di konfirmasi, (16/9). namun alih-alih , lagi-lagi, Inhil media ini, tidak menemukan jawaban dari ketua bumdes. Saat di sambangi kediamannya ketua sedang tidak ada ditempat.
“Ketua bumdes , sedang keluar, saya kurang tahu kemana ,beber, sumber yang ditemui dan mengaku anak ketua,sambil menyebutkan lokasi rumah bendahara, bumdes.

Jusrin, warga setempat sekaligus bendahara bumdes, iwoimea’ berhasil dikonfirmasi dikediamannya, sekitar pukul .4.57 rabu soreh,(16/9).

Sesuai ungkapannya’ jusrin mengaku ,merasa di jadikan alat,oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ia,kami ini ibaratnya cuma dijadikan alat oleh mereka, untuk menklabui masyarakat

Lanjut media menanyakan siapa oknum yang di maksud,,,?”pertanyaan media”. Jusrin, enggan memberikan komentar.namun mengakui, selama menjadi bendahara bumdes,kalaitu , belum pernah melakukan penandatanganan, dan tidak pernah dilibatkan, dalam hal pengelolah dana atau anggaran bumdes.
Ia, saya tidak pernah melihat, mengetahui, berapa jumlah, anggaran dana bumdes, dan wujud nya kami tidak pernah lihat.”gorengnya.

Di kursi terpisah, orang tua bendahara, ikut berkomentar , ia, hal ini memang perlu dilakukan penelusuran dan harus di luruskan , anak kami sebagai bendahara tapi, semua kegiatan usaha bumdes, tidak pernah dilibatkan , bahkan anehnya tandatangan anak saya ikut di palsukan.

“sebenarnya hal ini pernah saya sampaikan kepada pemerintah desa, Usman ambo sakka,
Namun hingga kini belum ada respon, terus waktu itu saya sampaikan kepada kades, lebih baik anak saya mengundurkan diri sebagai bendahara,,,, daripada nanti ada apa apanya di belakang.

padahal anak saya tidak pernah dilibatkan,..tapi kades, menjawab ooow, tidak bisa segampang itu mengundurkan diri, karena suda ada SK nya,,,(jawab kades’),,, lanjut saya meminta SK, kades tidak mau memberikan,, jadi SK anak saya masih ada sama pihak pemerintah desa,, kemudian status anak saya, jujur kami ini bingung,

dikatakan bendahara tidak pernah dilibatkan, dikatakan berhenti atau di berhentikan belum pernah ada penyampaian.
Tandasnya, dan berharapan di usut tuntas terkait pemalsuan tandatangan bendahara.

Jika, diamati ungkapan”jusrin” bendahara, dan ungkapkan orang tuanya , jelas menimbulkan pertanyaan besar.salasatunya, untuk apa ada bendahara, bukankah bendahara mempunyai wewenang atau tupoksi, untuk membelanjakan dana, didampingi oleh ketua, atas persetujuan pihak pemerintah desa,dan BPD , bukan malah bendahara dikelabui, seperti halnya yang terjadi di desa iwoimea, yang berlangsung sejak adanya bumdes, hingga kini.

“, sebelum media ini menyambangi , ketua ,dan bendahara bumdes’media ini terlebih dahulu berusaha melakukan koordinasi, konfirmasi, kepada pihak pemerintah desa, hingga media ini, menyambangi kediaman kades, namun , seketika media ini, berusaha menemui kades, Usman ambo sakka, enggan memberikan tanggapan, pintu rumah ditutup , padahal, nyata kades , baru saja masuk kerumahnya,,,,.

Terpisah Ditanyakan kepada tetangganya (warga), ikut Membenarkan ia, pak.desa baru saja masuk di rumahnya, kan kita lihat ji,juga waktu kita berada di depan rumah sekertaris desa ., tadi itu yang masuk ,ke halaman rumahnya kades dengan, mengendarai motor Vega ZR warna putih, dan menggunakan helm warna biru, terus langsung masuk, kerumanya,” itu “Usman kades pak,.”sentilnya”adaji itu didalam pak” mungkin sengaja itu sembunyi, atau lagi istirahat,atau kades kecapean,jadi langsung istirahat.

Lanjut sumber, memberikan keterangan kepada wartawan media ini, kita semua disini itu sudah di pesan waktu “musdes” sama camat Tinindo H.ahmad S.pd “katanya”hati-hati sama media hususnya media target tuntas,(kita)’ sempat Waktu itu saya bertanya ada apa sebenarnya di iwoimea kok, kenapa kita dilarang memberikan keterangan kepada wartawan, dan siapa sebenarnya itu media target tuntas.

“tak terbendung, secara Ter,urai lanjut warga paparkan ,soal bangunan jembatan yang sedang dikerjakan, sementara dikabarkan , menuia ragam tanggapan , bahkan dinilai ada kongkalikong didalamnya. Ketus sumber sambil menyebutkan besi yang dipakai diduga kuat tidak sesuai.

Terdapat besi 19. Di gambar sementara yang di gunakan besi 16, dengan alasan “katanya” gambar yang salah ,bukan besi 19 tapi besi 16, karena Di RAB, “katanya”memang besi 16 yang digunakan.,tapi jika betul gambar yang salah, lalu kenapa ketika di dapatkan besi 6 yang hendak digunakan, dan di protes sama pekerja, saya tidak berani memasang besi 6 pasalnya setahu saya ini bangunan jembatan pak,desa,

kalau memang demikian kita mampu mempertanggung jawabkan yaa, lanjut kami pasang , namun protes pekerja di Amini oleh kades , tadinya , hendak menggunakan besi 6 kini besi yang di gunakan besi 10. Tetapi untuk besi 19 tidak digunakan dan tetap menggunakan besi 16.kalau bapak (media) tidak percaya silahkan cek kelokasi pembesian .sambil menambahkan jika gambar yang salah kenapa tidak di ganti gambarnya.

Salasatu, pemborong yang sekaligus ikut mengerjakan pembesian jembatan tersebut, membenarkan, ia,itu benar, awalnya cuma besi 6, kemudian untuk besi 19 dan 16 yang kita maksud juga benar seperti itu.ungkapnya (17/9).

Sumber lain (warga setempat) menyebutkan, saat di jumpai (17/9) fungsi PPK nya, kemungkinan diambil alih oleh kades, sementara BPD tidak ada yang melakukan pemantauan, Lebih lagi tidak ada papan anggaran yang di pasang di lokasi bangunan.intinya semua kegiatan pembangunan fungsi PPK kuat dugaan diambil alih oleh kades,Tandasnya,Ter,enyuh.

Menarik ulur, tepat tanggal 23.agustus fakta terungkapnya pemalsuan tandatangan ketua BPD , yang di ungkapkan langsung oleh ketua BPD,(Attung). Dan turut diakui oleh kepala desa (Usman),saat dikonfirmasi 24.agustus sesuai pengakuannya, kades lah yang telah melakukan pemalsuan tandatangan BPD, dengan alasan ketua BPD kurang aktif, terkadang ketika dibutuhkan tandatangan BPD tidak ada ditempat, sementara berkas segera di selesaikan .

Hal senada juga diungkapkan , warga setempat sambil memutar rekaman waktu “musdes” Tersoal pemalsuan tandatangan ketua BPD ikut di bahas waktu musdes, baru-baru ini turut di saksikan oleh camat Tinindo,H.ahmad.S.pd. kalaitu, musdes tepat tanggal 25/9. Bebernya.

Hampir serupa sesuai pengakuan PPK/TPK Umar sekaligus kaur pembangunan, yang dijumpai dikediamannya tepat .24. Agustus
Umar, mengungkapkan , semua bahan pak.desa yang belanja, lagian adeknya pak.desa yang bendahara desa ,kan gampang kalau mau belanja, bahan bangunan.
Jadi , saya disini hanya mengawasi pekerjaan pemborong, dialokasi, itu saja saya kerjakan yang lainnya pak desa semua yang atur.

seperti nanti pembangunan jembatan,”saya serahkan semua kepada, kepala desa yang belanja, jadi saya sampaikan kepada kades
Kita mi ,yang urus Ki itu semua pak desa, yang terpenting , sesuai RAB, dan sesuai harapan masyarakat, lanjut, Umar” jadi ini jembatan yang akan kita , bangun dalam waktu dekat ini, pak desa semua yang pergi belanja bahan .

Jadi saya itu “”santai” sementara untuk upah pekerja bangunan tersebut Rp.25 juta rupiah. Kan kami pake pemborong dari luar desa iwoimea.

jadi kami disini itu, hampir semua pekerjaan sistem borong, bukan harian, kan repot kalau harian. Tandas,Umar, sambil menambahkan insentifnya Sebesar Rp.8 juta setiap tahun, banyak kegiatan maupun kurang kegiatan tetap hitungan setiap tahun.

Masih seputar, bangunan Infrastruktur desa iwoimea, terdapat beberapa bangunan, yang ikut di perogram kan lebih dari satu kali, dengan item pekerjaan yang sama, seperti halnya jembatan dan duweker, suda ada dua kali pekerjaan di lokasi yang sama, dengan alasan rusaknya bangunan tersebut akibat faktor alam,dan cuaca.

media ini mengharapkan kepada aparat penegak hukum ,agar turun melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan kongkalikong ,semua kegiatan desa iwoimea dan jika terbukti harap ditindak tegas, dan di peroses sesuai aturan yang berlaku.

Lokasi wilayah desa iwoimea , kecamatan tinondo, kabupaten Kolaka timur, provinsi Sulawesi tenggara. Berbatasan langsung dengan desa tawarombadaka,dan desa ameroro. (SB)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button