Sulsel

Kades Palsukan Tandatangan BPD

Sultra, targettuntas.co.id – Badan permusyawaratan desa BPD , salasatu mitra pemerintah desa, atau BPD juga dapat di artikan badan legislatif pengawas , dan penyampai aspirasi masyarakat .

Peran BPD atau lembaga formal untuk melakukan pengawasan , monitoring ,dan menyampaikan motivasi dan aspirasi masyarakat .

sangat di butuhkan oleh masyarakat melalui pemangku kepentingan dan kebijakan tentu hal ini tidak terlepas dari adanya hubungan mitra antara pemerintah desa dan BPD.

Perogram pemerintah desa, atau segala sesuatu kegiatan baik perencanaan maupun realisasi tentu melalui kesepakatan bersama termasuk atas persetujuan dari BPD , yang di dasari oleh persetujuan melalui tangan tangan dan stempel.

Namun , misteri pemalsuan tandatangan ketua BPD kembali telah terjadi dan suda berlangsung selama dalam kurung waktu kurang lebih 10 tahu.waaaauuu. ada siluman’ nampak elit ,santun , berwibawa,sayang faktanya pemalsuan tandatangan di lakukan turun-temurun, “ungkap sumber” yang mengaku dekat dengan oknum-oknum yang di duga kuat telah melakukan pemalsuan tandatangan.

Ia, terkadang tampilan menipu kasat mata, “sambungnya sambil” mengaku dekat dengan oknum -oknum yang telah melakukan pemalsuan tandatangan.

Kronologi misteri, pemalsuan tandatangan BPD 10 tahun baru terungkap.

Berawal dari hasil wawancara awak media ini kepada salasatu anggota BPD , yang di temui di suatu acara perkawinan yang terletak di wilayah desa setempat, desa iwoimea , kecamatan tinondo kabupaten Kolaka timur propinsi Sulawesi tenggara, Sultra.

Sontak ,awak media kaget mendengar pengakuan anggota BPD , bahkan meminta awak media ini, segera menemui ketua BPD.

Tak’ ingin rasa penasaran menjadi sebuah pundi kekeliruan, yang terjadi sekian lama,selang beberapa menit kemudian awak media menanyakan alamat rumah ketua BPD kepada salasatu rekannya, alhasil Mujahidin atau akrab di sebut Jaiz, Tampa menakar dengan alod menyebutkan lokasi rumah ketua BPD.

Pucut di akar, wujud tampak samar, ternyata ketua BPD memang menanti kedatangan awak media ini, perbincangan hangat dilangsungkan
Sekitar pukul 9.40 (malam Senin 24/8/2020).

Awal mula ketua BPD ATTUNG dengan rapih menjawab pertanyaan awak media ini, tanpa ada celah.namun alih- alih ketika memasuki babak perbincangan sekitar 1.39 menit ketua BPD mengakui tidak pernah melakukan tandatangan dan stempel persetujuan apapun , dengan alasan tidak pernah mengetahui kalau ketua BPD harus melakukan penandatanganan saat menyetujui perogram pemerintah desa.

Oh, soal tandatangan kami ketua BPD beserta seluruh anggota BPD seringkali tandatangan, kan kalau kita terima gaji setiap triwulan pasti kita tandatangan baru terima.

Hanya itu yang kami tandatangani, yang lainnya selama kurang lebih sekitar 10 tahu saya menjadi ketua BPD. Belum pernah melakukan tandatangan dan stempel kalau untuk hal lain kami sama sekali belum pernah. Ia, kecuali saat saya mau terima gaji, barulah kami bersama rekan rekan tandatangan.

Lebih laju ketua BPD memaparkan, mulai dari sejak terpilihnya menjadi ketua BPD belum pernah tandatangan soal kegiatan dan persetujuan.mulai di zaman, H. MAJID memimpin(kades) , bahkan MULIATI pihak kecamatan yang saat itu pernah menjadi Pelaksana jabatan (PJ). hinggah kini aera USMAN AMBO SAKKA (KADES). Kami belum pernah tandatangan, dan baru detik ini saya ketahui kalau semua kegiatan wajib saya tandatangani, perencanaan maupun realisasi.
Karena sekian lama pihak pemerintah desa tidak pernah juga memberitahukan hal ini kepada kami.

Ia, semuanya yang pernah menjabat belum pernah ada satupun yang menypaikan kepada saya soal persetujuan dan saya wajib tandatangan.ujar ketua BPD dengan nada gemetar sambil menarik nafas.

USMAN AMBO SAKKA KADES’ saat di konfirmasi mengakui dirinya yang telah melakukan pemalsuan tandatangan, pasalnya ketua BPD terkadang tidak hadir ketika di butuhkan tandatangannya, sementara proses kegiatan baik perencanaan maupun realisasi segera di langsungkan.

SUPRIADI BURAERAH. MNC, wartawan media ini meminta kepada pihak yang berwajib agar melakukan tindak lanjut, pasalnya sangat tidak di benarkan oleh aturan tentang perlengkapan administrasi jika di lakukan pemalsuan tandatangan BPD apalagi di lakukan oleh kepala desa,? Hal ini bisa memunculkan beragam pendapat dan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan terlebih kepada ketua BPD, bisa saja masyarakat menilai ada unsur kerja sama , yang di dasari adanya dugaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, contohnya seperti pengelolaan anggaran dana bumdes di duga kuat ada kekeliruan dalam penyusunan struktur dan pengelolaan anggaran,hal ini di ungkapkan langsung oleh wakil ketua BPD saat di temui (25/8/2020).

Menarik ulur dan menolak lupa ,Rabu 26/8/2020 pemerintah desa iwoimea telah melangsungkan kegiatan musyawarah desa musde , pembahasan rencana kegiatan anggaran tahun 2021 , turut di hadiri oleh H.ahmad SPd. Sejumlah sumber, yang berhasil di sadap awak media ini, memberikan keterangan , Tersoal adanya dugaan pemalsuan tandatangan , BPD yang di sinyalir di lakukan oleh kepala desa , sempat di bahas saat acara sedang berlangsung
Lanjut sumber menyebutkan, camat turut memberikan solusi,dan peneguran, namun sebagian masyarakat, sontak kaget , dan tentu menyayangkan hal seperti ini, telah terjadi bahkan sudah berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun (10 tahun).

Di sisi lain, ada yang menyalahkan ketua BPD namun di satu sisi, “apapun alasannya” tidak di benarkan seseorang melakukan pemalsuan tandatangan, apalagi hal tersebut terjadi di dalam sektor pemerintahan.

Sekedar di kabarkan, UMAR SAUDE kaur pembangunan desa iwoimea sekaligus tim pelaksana kegiatan (TPK) , kurang mengerti regulasi tetang pembangunan dan tupoksinya hal ini di ungkapkan langsung oleh Umar (TPK)
Saat di temui di kediamannya (24/8/2020)
Ia, sebenarnya semuanya saya serahkan kepada kepala desa,dan Tersoal insentif saya Alhamdulillah lumayan besar , sebanyak Rp.8000.000’/ tahun, ( delapan juta rupiah setiap tahun). Ujarnya sambil menyentil dalam waktu dekat ini, akan di laksanakan pembangunan infrastruktur satu unit, jembatan , dengan ongkos (upah pekerja) Rp.25.000.000′ dua puluh lima juta rupiah, lanjut di tanyakan soal anggaran pengadaan jembatan diakuinya belum di ketahui,
“Soal, anggaran kami belum tahu, papan proyeknya belum ada,/ belum terpasang, tapi material/ bahanya sebagian sudah ada di lokasi
Dan kemungkinan sekitar tiga hari kedepan suda di mulai di kerjakan.pungkasnya.
(Supriadi buraerah/redaktur keriminal Nuansa news)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button