Sulsel

Sosialisasi Tahapan Pilkada Koltim

Sultra, targettuntas.co.id. Rapat sosialisasi tahapan Pilkada bupati dan wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 di langsungkan Selasa siang (28/7/2020), di kantor desa Talata kecamatan Tinondo kabupaten Kolaka Timur provinsi Sulawesi tenggara dengan mematuhi perotokoler kesehatan. Semua peserta rapat memakai APD.

Dihadiri langsung oleh,Abang Saputra Lailasa S.Pd KETUA Banwaslu badan pengawas pemilihan umum kabupaten (bawaslu kab) didampingi oleh Irwan S.Pd kepala sekretariat panwas kecamatan Tinondo, Gufran S.Pd koordiv HPP, Arlan S.Pd koordiv PHL Ferdinand Palumpun, kasi PMD,Haspian ketua Panwas kecamatan beserta beberapa kepala desa se-kecamatan Tinondo,pihak kesehatan Dedy AMK bersama Indrawati SKM. tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Abang Saputra, menyampaikan 3 topik penanganan, mulai dari tahap pencegahan , penindakan, penyelesaian sengketa pemilihan.dan strategi penanganan pengawasan kepada terhadap praktik politik dan Mony politics khususnya bagi yang tidak berkompeten dalam politik (ASN TNI Polri beserta instansi pemerintah lainnya) serta meminta semua sektor turut aktif membantu dalam pengawasan dan diminta kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi membantu dalam proses pengawasan pemilu.

Abang Saputra menjelaskan, rawannya ASN yang terkadang mengambil resiko politik pemilu, seperti pembagian sembako di barengi dengan spek politik.

Lanjut, adapun sanksi untuk pelanggaran diantaranya, sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi etik, sanksi diskualifikasi.

Sementara untuk fokus pengembangan pengawasan, pelanggaran yang ditemukan oleh tim pengawas dan masyarakat, ketetapan Waktu.
Kebenaran pelaku, ketetapan tempat, kecukupan kelengkapan , keabsahan syarat keterbukaan peroses.

Kemudian dilanjutkan koordiv tata kelola sumber daya manusia dan organisasi dengan melibatkan fungsi pengawasan masyarakat.

Arlan S.Pd koordiv PHL kecamatan Tinondo.
Tata cara pelaporan, tindak lanjut laporan temuan pelanggaran, berdasarkan penguatan peraturan UUD no 7 Tetang pilkada.
Laporan yang disampaikan secara tertulis kepada panwaslu dengan batas waktu paling lama 7 hari dan dilaporkan kepada panwaslu .
Formal dan materil dan didukung oleh saksi saksi pelapor.
Koordiv PHL juga memaparkan beberapa materi tata cara menetralisir paska Pemilu, diantaranya dilarang untuk TNI polri dan ASN agar tidak berpihak dan memihak dan atau tidak ikut serta dalam berpolitik, tutup Arlan.

Altin, kades Lamude’ yang di temui seputar kegiatan sosialisasi mengakui akan menyampaikan kepada masyarakat, dengan melibatkan para perangkat desa,Kadus RT, agar pemilihan mendatang terlaksana dengan lancar tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

Kades ambapa juga menambahkan,Saidin B, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas adanya kegiatan sosialisasi karena banyak hal yang dapat kami petik.

Hal senada juga di ungkapkan, Rosnani S,Si. Lurah Tinenggi kami akan sampaikan kepada masyarakat sesuai hasil rapat sosialisasi.
Kuncinya SUPRIADI MNC.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button