Daerah

MEMBUKA DIALOG, MEMBANGUN HARMONI


Targettuntas, cp.id. Virus Corona atau sebutan akrabnya “covid-19” merupakan bencana yang mendunia. Semua sektor di libatkan dalam memerankan tugas sesuai bidang masing-masing dengan satu tujuan, yaitu secara serentak memerangi penyebaran covid-19 S melalui imbauan satu tema mulai dari pusat provinsi, kabuten/kota hingga pelosok desa.
Terkait hal itu, Nurzaman Razaq, mantan Wakil Ketua PWI Provinsi Sulsel yang dimintai tanggapannya, Sabtu (11/7/2020) mengatakan, Pemerintah dan masyarakat harus satu komitmen yaitu berdisiplin menerapkan protokol kesehatan” . Dengan begitu, akan tercipta kondisi yang kondusif aman dan damai.


Dalam kesempatan bincang-bincang lepas bersama Nurzaman Razaq, pimpinan Pembelanews.com ini, berbagai hal di diskusikan mulai dari dunia politik terkait RUU HIP, ekonomi kekinian di negeri ini yang kini masih menjadi perbincangan di tengah pandemi Covid-19 di kalangan elit politik dan ekonom dan bisnis, persoalan bantuan sosial untuk warga miskin dan warga terdampak covid-19 yang masih amburadul dan kacau pendataan, sehingga dapat dikatakan belum kena sasaran, serta soal akan diberlakukannya pembelajaran tatap muka di sekolah yang masih pro dan kontra, hingga ke persoalan delik pers terhadap tugas-tugas kewartawan yang semakin mendelema. Terlebih atas tercederanya citra wartawan atas terjadinya kasus pengancaman dan pemerasan terhadap salah seorang sekertaris desa oleh oknum wartawan.
Menurut Ketua LSM “Bersatu” Kabupaten Sinjai ini, saatnya dipikirkan adanya pihak yang ingin membuka dialog dalam rangka membangun harmoni terkait persoalan-persoalan yang muncul pada masa pandemi covid-19 ini.
Ditanya soal membuka dialog membangun harmoni, menurut Nurzaman Razaq yang juga Pimpinan Umum Koran Pembela ini, perlu adanya dialog terbuka dalam satu forum resmi antara pemerintah anggota dewan, dan komunitas pers / Lsm terkait segala persoalan yang memamg patut dicarikan pemecahan permasahannya. Pemerintah jangan jalan sendiri-sendiri dengan semuanya membuat aturan dan atau kebijakan yang belum tentu dipandang sebagai kepentingan dasar masyarakat.
“ Kita akui bahwa dalam dialog itu akan terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendata itulah yang disebut demokrasi yag tentu sulit diidentifikasi batasannya, terlebih dalam situasi psiko-sosial bangsa ini yang kini diselimuti saling tidak percaya lagi,” tandas Nurzaman Razaq.
Yang terpenting adalah, lanjutnya,dialog itu berpotensi menawarkan solusi yang dapat memuaskan berbagai pihak. ( Supriadi Burera).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button