Sorot

Usut Tuntas GAPOKTAN Macet Desa Talle Sinjai

Sinjai, targettuntas.co.id. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dikabarkan “macet”. Kini mulai menyita perhatian perihal macetnya GAPOKTA tersebut yang sebelumnya mendapat gelontoran dana kurang lebih Rp 100 juta, tahun 2003 silam.

Diketahui, GAPOKTAN Desa Talle beranggotakan para ketua kelompok tani se-Desa Talle dari masing-masing dusun dan anggota tani lainnya, dengan misi peduli ketahanan sandang dan pangan lokal.

Informasi yang berhasil disadap media ini menyebutkan, GAPOKTAN Desa Talle diketuai Mappiare, pernah aktif beberapa tahun sebelum dikabarkan macet. Ironisnya, dana bantuan yang digulirkan juga turut tidak diketahui “rimbahnya”.

Gapoktan Desa Talle dibentuk tahun 1990 dan mulai menangani pengadaan pupuk tahun 2003 sempat berjalan beberapa tahun sebelum macet, ungkap sumber yang layak dipercaya, menolak ditulis jati dirinya.

Terbongkar macetnya GAPOKTAN tersebut berawal dari keluhan salah seorang warga, terkait janji pengadaan pupuk kepada masyarakat beberapa tahun lalu yang tidak ada realisasinya sampai saat ini.

“Saya heran pengadaan pupuknya belum ada sampai saat ini yang terus ditunggu masyarakat,” Ketus Amir salah seorang warga, Mei, 2020 lalu.

Terpisah, Amiruddin salah seorang pengurus GAPOKTAN Talle membeberkan sejumlah nama diduga terlibat atas mandeknya pengadaan pupuk.

“Ini daftar nama-nama pengurus GAPOKTAN, dananya kemungkinan besar ada sama mereka, ujarnya.

Lanjut dikatakan, beberapa tahun lalu setiap harinya ada keluhan petani atas kelangkaan pupuk. Atas kelangkaan pupuk kala itu, diakuinya sempat dikomunikasikan kepada bendahara GAPOKTA.

“Pupuk sangat langka waktu itu, makanya saya langsung sampaikan kepada bendahara GAPOKTAN atas keluhan warga dengan tidak adanya pengadaan pupuk oleh GAPOKTAN, bebernya.

sembari menambahkan, kenapa pupuk belum ada, sementara kami para petani sudah menjerit, kata Amir meneruskan ucapannya pada bendahara GAPOKTAN. Sementa Hasmawati, bendahara GAPOKTAN saat itu tidak mampu memberikan jabawan secara detail.

Sementara ditempat berbeda, Selasa, (16/6/2020) Hasmawati sebagai bendahara GAPOKTAN membenarkan adanya dana bantuan sempat berjalan beberapa tahun sebelum macet. Bahkan pihaknya akan menyampaikan kepada rekan-rekan pengurus untuk bertanggung jawab sesuai bidang kepengurusan masing-masing, kata Hasmawati. “Iye benar, anggaran pengadaan pupuk ada sama rekan pengurus GAPOKTAN,” Jelasnya.

Lanjut Hasmah menyebutkan, macetnya pengadaan pupuk oleh pihak GAPOKTAN disebabkan karena anggaran yang dikelola tidak mampu berputar. Bahkan tidak ada pengembalian dana dari pihak pengurus.

“Kemungkinan besar dananya mengendap di ketua kelompok tani yang bergabung di GAPOKTAN, kalau tidak ada pupuk yang disalurkan,” ujarnya.

Dibeberkan, kalau dana GAPOKTAN wajib dikembalikan. Waktu dan aturan pengembalian setiap 6 bulan, para pengguna dana wajib menyetor sekitar 0,5 persen hasil perputaran dana dan setiap 12 bulan (Satu tahun red)) wajib dikembalikan secara keseluruhan.

Namun mereka tidak ada yang melakukan pengembalian dana sampai hari ini,” ungkap Hasmawati.

Lebih lanjut dibeberkan, keberadaan dana pengadaan ternak dan pupuk disinyalir ada campur tangan Umar Mude, Kadus Lempong Cellae, Desa Talle.

“Untuk ternak seharga 1 ekor dan untuk pengadaan pupuk sebesar Rp 9 juta, tudingnya.

Mappiare, Ketua GOPOKTAN Desa Talle, yang berkali-kali dikonfirmasi selalu tidak ada di tempat, (rumahnya red).

“Iye keluarki, ke kebun biasa malam baru pulang,” Ucap istrinya.

Sementara, Asis Jude, S. Ag, mengakui mengundurkan diri jadi sekretaris GOPOKTAN, karena tidak mau terlibat masalah.

“Saya mengundurkan diri, tidak mau terlibat masalah dana GAPOKTAN,”tandasnya.

Sumber lainnya menyebutkan, bantuan anggaran GAPOKTAN sebesar Rp 100 juta, tahun 2003 lalu sempat lancar pengelolaannya sampai tahun 2006. Namun hingga saat ini dana bantuan dari pemerintah, raib lalu siapa yang bertanggungjawab.

Diminta kepada aparat petugas yang berkompeten kiranya mengusut tuntas bantuan pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab merugikan negara, pinta sumber dengan nada berharap. (Supriadi Buraerah)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button