Makassar

Perintah PWI Pusat Harus Dipatuhi

MAKASSAR, targettuntas.co.id. Penasehat PWI Provinsi Sulsel, Andi Pasamangi Wawo yang pernah menduduki beberapa jabatan di kepengurusan PWI Sulsel, baik dalam pengurus Harian, maupun sebagai Sekretaris DKP PWI SulSel masa bakti 2010-2015 silam.

“Terkait adanya Surat Peringatan Keras dari Pengurus PWI Pusat terhadap Pengurus PWI Sulsel, saya mendukung sikap tegas Pengurus PWI Pusat itu dengan menerbitkan Surat Peringatan Keras terhadap Pengurus PWI SulSel.

Namun, sanksi yang dikeluarkan oleh PWI Pusat, seharusnya dikenakan kepada oknumnya saja yang terlibat langsung, bukan lembaganya. Sebab, menurut pengetahuan saya, tidak semua Pengurus PWI SulSel bersalah. Harusnya, yang diberi sanksi organisasi terhadap siapa siapa oknum Pengurus Harian saja yang terlibat langsung. Misalnya, siapa oknum pengurus Provinsi yang hadir, sekaligus yang terlibat saat Konferensi, dan siapa yang melakukan pelantikan. Kan ada mekanismenya”, urai Puang Mangu, panggilan akrab Andi Pasamangi Wawo.

Ditambahkan, setiap ada pelaksanaan konferkab/Kota, sebelumnya harus terlebih dahulu dilakukan rapat pleno pengurus lengkap di tingkat provinsi, lalu dilakukan verifikasi data dan tahapan-tahapan berikutnya. Biasanya, tahapan awal melalui sekretariat, selanjutnya ke bidang organisasi. Masalah Konferensi Kabupaten ini tidak bisa dikerjakan hanya satu orang. Begitu pula, Ketua PWI tidak bisa langsung disalahkan, kalau sama sekali tidak mengetahui atau mengikuti dari awal. Sebab ada mekanisme itu tadi, yakni melalui tahapan verifikasi dokumen dan administrasinya. Hanya saja, semua mekanisme, administrasi dan dokumen dilakukan secara bersamaan. Semua tahapan itu, Ketua, selaku penentu kebijakan harus bertanggung jawab”, ujarnya.

Puang Mangu menambahkan lagi, jika masalah konferkab Sidrap-Enrekang dinyatakan secara tegas melanggar PD-PRT hingga berbuntut Pengurus PWI Pusat mengeluarkan sanksi organisasi berupa peringatan keras, sekaligus adanya perintah pencabutan keputusan Pengurus PWI SulSel, seharusnya Ketua PWI Sulsel melaksanakan perintah PWI pusat tersebut. Jika tidak dipatuhi, bisa saja Pengurus PWI Pusat kembali memberi sanksi yang lebih berat lagi.
Andi Pasamangi menyayangkan,
mengapa yang diberi sanksi itu untuk keseluruhan Pengurus PWI Provinsi SulSel ?. Harusnya oknum pelaksananya saja.

Menyinggung akan berakhirnya Pengurus PWI SulSel periode 2015-2020, pada 30 Oktober 2020 mendatang, maka apabila dikaitkan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pengurus PWI SulSel selama ini, maka jika demikian disarankan PWI Pusat sebaiknya mengangkat Careteker”, pinta Andi Pasamangi kepada wartawan TT.

RONALD NGANTUNG, Mantan Ketua DKP PWI Sulsel

Sementara itu, wartawan senior lainnya, seperti Ronald Ngantung, mantan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI SulSel masa bakti 2010-2015, yang juga Wkl Pemred Harian Tribun Timur Makassar, ikut angkat bicara.
Dia mengungkap hal senada dengan HL Arumahi dan Andi Pasamangi Wawo.
“Sebaiknya Pengurus PWI Sulsel menaati perintah PWI Pusat jika mengetahui ada pelanggaran PD-PRT.
Selain demikian, sebaiknya yang ditindak tegas itu terhadap oknumnya saja yang terlibat langsung. Jika organisasi mau diselamatkan, maka segala acuan dan aturan, baik itu Kode Perilaku Wartawan dan PD-PRT, maupun Kode Etik Jurnalistik (KEJ), anggota PWI di manapun harus mematuhinya, sehingga pelaksanaan kinerja PWI berjalan baik, tidak menimbulkan riak-riak seperti saat ini.

Banyaknya sorotan, disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Untuk itu, apapun perintah PWI Pusat, harus dilaksanakan, guna menyelamatkan organisasi”, urai Ronald Ngantung.
//TT

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button