Sulsel

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Polongbangkeng Bersatu dan Koalisi Aktivis Makassar

Takalar, target tuntas online. Aliansi masyarakat polongbangkeng bersatu (AMPB) dan koalisi aktivis makassar (KAM) rabu (11/3/2020) melakukan aksi unjuk rasa dikantor dinas PUD Takalar, depan kantor bupati Takalar serta dikantor Mapolres Takalar. Aliansi masyarakat Polongbangkeng Bersatu (AMPB) dan koalisi Aktivis Makassar (KAM) dipimpin koordinator lapangan Sahabuddin dan Rais selaku jendral lapangan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut menuntut oknum pihak ketiga kontraktor pekerjaan jalan betonisasi yang berlokasi dibeberapa ruas jalan poros untuk tahun 2019 lalu, dimana dikerjakan oleh PT. Jennifer putera mandiri (JPM) dengan menggunakan anggaran sebesar puluhan miliyar tersebut perlu dipertanggung jawabkan. Dimana anggaran sebesar ini yang bertanggung jawab langsung adalah Dinas PUPR kabupaten Takalar dibidang bina marga.

Pernyataan sikap pengunjuk rasa tersebut karna pekerjaan ini diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan yang mengakibatkan pekerjaan betonisasi yang berlokasi beberapa ruas di Polongbangkeng berdebu, kerikil bermunculan dipermukaan jalan dan juga berlubang, kondisinya sangat memprihatikan.

Pengunjuk rasa tersebut sampai dikantor dinas PUPR belum berhasil menemui kadis dan kemudian melanjutkan aksinya didepan kantor bupati untuk menyampaikan orasinya dengan bakar ban bekas dijalan poros depan kantor bupati, dan kemudian berlanjut dikantor Mapolres Takalar.

Aliansi AMPB dan koalisi KAM mengecam keras pihak penegak hukum agar segera melakukan sidik dan lidik serta melakukan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan tersebut, demikian pula oknum-oknum yang terlibat didalamnya seperti pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas.

Menurut koordinator lapangan Sahabuddin didampingi puluhan anggotanya menuntut agar dinas PUPR Takalar mempertanggung jawabkan kedua perusahaan tersebut yang telah diterima pekerjaannya dan dibayarkan sesuai kontrak, meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan agar segra melakukan pemeriksaan dan memproses hukum semua oknum yang terkait dalam pekerjaan yang merugikan negara. Meminta agar pihak oknum terkait menjawab dan mempertanggung jawabkan semua yang menjadi tuntutan nya. Apabila tuntan mereka tidak ditindak lanjuti mereka mengancam akan kembali mengunjuk rasa dan menurunkan massa yang lebih banyak. (saifuddin)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button