Sulsel

Enrekang Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak

ENREKANG, targettuntas online. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi perhatian publik, bukan hanya 1 tetapi lebih dari 10 korban yang tak bisa di hitung jari, termasuk 18 anak korban pelecehan seksual oleh oknum guru. Sementara anak yang telah di cabuli belum ada perhatian serius dari pihak terkait?

Selama ini, hanya aparat kepolisian yang melakukan mediasi serta penindakan sesuai aturan, padahal sebenarnya eksekutif punya kewenangan untuk menyediakan anggaran. Selama ini Enrekang memiliki fasilitas? Namun itu tidak ada, tegas Rahmawati Karim selaku pemerhati anak dan perempuan kabupaten Enrekang , kepada wartawan Rabu (18/12) di warung pinggir sungai Mata Allo. Adapun fasilitas yang perlu di sediakan seperti Conseling, rumah aman, tenaga pendamping termasuk LSM, dan advokat. Memang tak di pungkiri ada tenaga PNS tapi itu tak cukup untuk melakukan pendampingan, jelasnya.

Lanjut Rahmawati, “marilah kita duduk bersama baik dari Eksekutif , legislatif maupun lembaga pemerhati anak, shering guna membahas masalah ini,kasihan anak-anak kita, mereka generasi Bangsa yang punya masa depan,di lain sisi anak korban pelecehan seksual harus menanggung malu yang akan merusak mentalnya akibat perbuatan oknum tak bertanggung jawab , nah sangat di sayangkan bilamana pemerintah tidak serius menanggapinya,”papar Rahma sedih,.

Coba pikirkan kata Rahma, anggaran makan minum saja senilai 11 milyar apakah tidak bisa dialihkan untuk pengadaan infrstruktur? SPPD yang puluhan milyar bisakah di kurangi sebagian demi membangun rumah aman bagi korban kekerasan seksual terhadap anak, atau tidak usah bangunan baru, adakan bangunan milik pemda yang tidak di fungsikan dijadikan rumah aman, ungkap Rahma,

Enrekang di kategorikan aman dan religius? Amannya dimana? ketika hal ini terjadi pastilah para orang tua sangat berhati-hati mengawasi anaknya, begitupula religiusnya, kalau melihat dari luar publik menilai enrekang religius tapi ternyata tidak demikian. Buktinya, kasus perlindungan anak marak di kabupaten Enrekang, pungkas Rahma,

Bayangkan saja yang melakukan advokasi di Pengadilan Negri adalah anak-anak mahasiswa yang seharusnya ada dari pihak pemerintah daerah dalam hal dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyediakan advokasi bagi korban, apalagi regulasinya ada UU perlindungan anak,

Tak pelak lagi bahwa kasus perlindungan anak tertinggi di Rutan Enrekang di antara kasus lain, paparnya. (ani hasan )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button