Ragam

Konferkab Sidrap-Enrekang Menunggu Sanksi

Konferkab PWI Sifrap-Enrekang menuai kritikan dan sorotan tajam dari berbagai kalangan wartawan. Sebab, hasil dari Konferkab PWI tersebut dinilai melanggar PD PRT PWI, pasal 25 (B), Calon ketua PWI Kab/Kota menimal mengantongi kartu Anggota Biasa (AB).
Dari 12 peserta Konferkab 6 orang diantaranya berstatus mandat.
Konferkab Sidrap-Enrekang yg dilaksanakan Minggu (24/11) di Sidrap sedikit tegang. Namun sebelum acara dimulai Sekretaris PWI Provinsi Sulsel Anwar Sanusi menghubungi Wakil Ketua Bid.Organisasi PWI Pusat, Firdaus terkait kartu keangotaan Edy Basri, namun menurut firdaus Kartu milik Edy Basri (Ebas) telah dikirim.
Setelah acara dimulai Sekretaris PWI Sulsel, Anwar Sanusi diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin sidang yang didampingi Wkl Ketua Bid.Organisasi, H.Mappiar.
Setelah acara dimulai sejumlah peserta Konferkab melakukan interupsi, termasuk Risal yang meminta agar pemilihan calon ketua mengacu pada aturan yakni PD PRT, sementara Darwin Sire, meminta agar calon ketua kiranya memperlihatkan bukti fisik kartu keanggotaannya.
Risal menilai Ebas belum layak dicalonkan sebab kartu ABnya masih tahap proses di PWI pusat apalagi kartu AB Ebas belum cukup 1 tahun kalau diloloskan menjadi calon itu artinya melanggar PD PRT PWI.
Pada saat hujan interupsi, pimpinan sidang menjelaskan bahwa kartu AB Ebas sudah di kirim oleh PWI pusat, dan sudah bisa mencalonkan diri, ungkap Anwar.
Dari penjelasan pimpinan sidang, dimana Ebas bisa mencalonkan diri serta dianggap sah. Karena merasa tidak puas ketiga orang peserta wolf out, diantara, Risal, Darwin Sire dan Mansyur Nanno, sementara 3 orang peserta tetap mengikuti acara. Dengan demikian, Risal juga menilai bahwa Konferkab tersebut tidak korum.
Terkait konfercab PWI Kab/Kota yang diduga melanggar PD PRT, wkl.ketua Bid.Organisasi, H.Mappiat yang dihubungi Target Tuntas Online, via ponsel selulernya, mengakui berinisitiaf bersama Anwar dengan pertimbangan Kartu AB Ebas telah dikirim oleh PWI pusat serta pertimbangan lainnya yaitu Ebas sudah dua periode menjadi pengurus PWI Sidrap, sehingga Ebas dianggap layak mencalonkan diri sebagai ketua, ungkap.
Namun kebijakan sepihak yang dilakukan oleh 2 pengurus PWI Sulsel ini, dinilai berani mengambil resiko sanksi organisasi. Sebab, memberikan peluang kepada Ebas mencalonkan diri dimana kartu AB Ebas masih dalam proses awal artinya belum cukup 1tahun, dan itu melanggar PD PRT pasal 25 (b).
Lagi lagi yang kedua kalinya kedua pengurus PWI Sulsel ini berani bertindak diluar aturan. Seperti Pembentukan Korda Lutra dan Lutim yang akhirnya diberikan “kartu merah” tidak sah oleh PWI pusat.
Diharapkan kepada pengurus PWI pusat kiranya memberi saksi tegas terhadap kedua pengurus PWI Sulsel yang mengambil kebijakan sendiri diluar aturan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button